Jumlah Koperasi Desa Merah Putih Naik Jadi 80 Ribu, Libatkan Kelurahan

TRIBUNPALU.COM - Jumlah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang awalnya direncanakan akan dibentuk sebanyak 70 ribu, kini meningkat menjadi 80 ribu.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa peningkatan jumlah ini disebabkan oleh pertimbangan untuk melibatkan kelurahan dalam pengembangan Kopdes Merah Putih.

"Jadi ada pertimbangan untuk melibatkan kelurahan atau juga ingin diwujudkan di kelurahan-kelurahan," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025) malam.

Dengan penambahan jumlah ini, Budi membuka kemungkinan akan ada dua Kopdes Merah Putih dari satu desa yang sama.

Sebagaimana diketahui, skema pembentukan Kopdes Merah Putih akan menempuh tiga pendekatan.

Baca juga: Bupati Sigi Bertemu BRIN Bahas Pemanfaatan Citra Satelit untuk Mitigasi Bencana

Yaitu, membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi eksisting, dan membangun serta mengembangkan koperasi yang sudah ada.

"Desa-desa yang penduduknya padat, misalnya di Pulau Jawa ada desa yang penduduknya 40 ribu, mungkin bisa dua Kopdes. Contohnya desa di Bekasi, Kabupaten Bekasi, itu bisa dua Kopdes karena kalau satu mungkin lebih berat," ujar Budi.

Bertambahnya jumlah Kopdes Merah Putih tidak akan membuat tanggal peresmiannya mundur dari yang dijadwalkan jatuh pada 12 Juli 2025. 

Pada tanggal tersebut, direncanakan 80 ribu Kopdes Merah Putih sudah resmi berbadan hukum, baru setelah itu pembangunannya akan dilakukan seiring berjalannya waktu.

"Jadi jangan kamu bayangkan Juli itu ada 80 ribu jadi semua gitu, enggak. Jadi 80 ribu itu sudah terbentuk sebagai legalitas hukumnya. Baru kami bangun, monitoring, evaluasi," ucap Budi.

Sebelumnya, Budi Arie telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1/2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditujukan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Terkait, Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia, Kepala Dinas yang membidangi koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Kepala Desa seluruh Indonesia.

Baca juga: Festival Ramadan Donggala 2025, Wabup: Bukan Perayaan, Promosi Donggala sebagai Wisata Religi

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pembentukan Kopdes Merah Putih.

Dalam SE tersebut dipaparkan tahapan dan lini masa pembentukan Kopdes Merah Putih yang berlangsung pada Maret-Juni 2025.

Di dalamnya mencakup tahap sosialisasi dan persiapan. 

Mulai Maret 2025, dilakukan sosialisasi intensif program ke seluruh pemerintah daerah (Gubernur, Bupati Walikota) hingga tingkat desa (Kepala Desa).

Dalam SE tersebut, Budi juga menyinggung soal musyawarah desa dalam pembentukan koperasi.  

Setiap desa yang ditargetkan membentuk koperasi harus menyelenggarakan musyawarah desa khusus.

"Dalam forum ini, harus disepakati pembentukan koperasi, anggaran dasar awal mencakup nama, jenis usaha, modal dasar, keanggotaan awal, dan sebagainya, serta pemilihan calon pengurus/pengawas koperasi," jelas Budi.

Tahap selanjutnya adalah terkait pengesahan badan hukum untuk pendirian koperasi baru. Notaris akan membuat Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan hukum. 

Baca juga: DPRD Kabupaten Sigi Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2024

Lalu, diajukan permohonan pengesahan koperasi ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan badan hukum.

Namun, bagi desa-desa yang telah memiliki koperasi aktif, dilakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi tersebut.

Apabila dinilai sehat dan sesuai tujuan program, koperasi eksisting dapat diintegrasikan sebagai bagian dari program Kopdes Merah Putih.

"Ini tanpa perlu mendirikan baru, dengan penyesuaian anggaran dasar. Bagi koperasi desa yang ada namun kurang aktif atau lemah, akan langsung masuk ke skema revitalisasi," ujar Budi.

Menurut dia, desa yang jumlah penduduknya kurang dari 500 orang, maka koperasi desa bisa didirikan lebih dari satu desa. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com