Ketua PP Muhammadiyah Desak Pemerintah Tegas Tolak Rencana Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia

Anwar mengungkapkan jika uji coba tersebut dilakukan atas alasan kemanusiaan, maka hal tersebut adalah salah besar.

Editor: Regina Goldie
dok.Kompas/Nirmala Maulana
MUHAMMADIYAH TOLAK IDE NETANYAHU - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025. Anwar mendesak pemerintah menolak rencana Netanyahu untuk melakukan uji coba memindahkan 100 warga Gaza ke Indonesia. Menurutnya, ide dari Netanyahu tidak beralasan. Hal ini disampaikan Anwar pada Sabtu (29/3/2025). 

"Warga Palestina sebagian besar akan dipekerjakan pada pekerjaan konstruksi," lanjutnya.

Sementara itu, Channel12 Israel mengatakan Israel berharap program tersebut berhasil dan mendorong warga Gaza untuk menetap di Indonesia.

"Israel berharap uji coba tersebut berhasil dan dapat mendorong ribuan penduduk Jalur Gaza untuk sukarela pindah ke Indonesia untuk bekerja dan mempertimbangkan pemukiman permanen di sana," lapor Channel12 Israel.

Baca juga: Logistik PSU Pilkada Banggai Didistribusikan 3 April 2025

"Namun, langkah tersebut memerlukan persetujuan Jakarta," lanjutnya.

Surat kabar tersebut mengatakan Departemen Imigrasi Israel dapat mengambil alih program deportasi warga Gaza jika uji coba tersebut berhasil.

"Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia yang merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia, jadi saluran komunikasi khusus dibuka antara kedua negara untuk mengembangkan program percontohan," kata surat kabar tersebut.

"Jika program percontohan ini berhasil, Departemen Imigrasi pemerintah (Israel) akan mengambil alih program tersebut," menurut laporan itu.

Rencana Bertahap, Israel-AS Mulai Usir Warga Gaza ke Negara Lain

Pada awal Februari tahun ini, sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza dan memindahkan mereka ke luar negeri.

Trump mengatakan ia ingin mengubah Jalur Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah" setelah mengambil alih wilayah tersebut.

Dengan didukung AS, pemerintah Israel kemudian mulai mewujudkan rencana tersebut secara bertahap.

Menteri Keuangan Israel sekaligus Zionis ekstremis, Bezalel Smotrich, mengonfirmasi upaya pemerintah Israel untuk mendeportasi warga Gaza ke negara lain.

"Kami mencatat ada kemajuan dalam kontak dengan pemerintah AS untuk mengidentifikasi negara-negara yang mungkin menerima mereka," kata Smotrich pada 9 Maret 2025, seperti diberitakan Al Hurra.

Baca juga: KBRI Sebut Satu Keluarga WNI di Bangkok Mengungsi ke Hotel Usai Gempa Myanmar M 7,7

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved