Realisasi APBD Sulteng Memasuki Triwulan II Tahun 2025 Masih Rendah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah memasuki Triwulan kedua (TW II) tahun 2025 mencapai Rp1,4 triliun atau 5,47 persen dari total anggaran Rp25,7 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang dikutip pada Sabtu (5/4/2025), Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi tantangan bagi Pemprov Sulawesi Tengah.

Dari target Rp5,07 triliun, realisasi PAD baru mencapai Rp175,38 miliar atau 3,45 persen.

Baca juga: PSU Pilkada Banggai, Gubernur Sulteng Kunjungi 3 TPS di Kecamatan Toili

Pajak daerah sebagai penyumbang terbesar PAD baru terealisasi sebesar Rp110,54 miliar dari target Rp3,27 triliun, atau sekitar 3,37 persen.

Retribusi daerah juga masih rendah dengan realisasi Rp28,80 miliar dari target Rp416,24 miliar atau hanya 6,92 persen.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum menunjukkan realisasi sama sekali dari target Rp108,83 miliar.

Sementara itu, pendapatan dari transfer pemerintah pusat (TKDD) mencatat realisasi lebih baik, yaitu Rp1,23 triliun dari target Rp19,85 triliun atau 6,20 persen.

Baca juga: Longki Djanggola Minta Dugaan Penganiayaan Anggota DPRD Banggai Dibawa ke Jalur Hukum

Namun, pendapatan lainnya seperti hibah dan pendapatan transfer antar daerah masih sangat minim.

Dari sisi belanja daerah, realisasi hingga Maret 2025 masih rendah, yakni Rp1,12 triliun dari total pagu Rp26,65 triliun atau 4,21 persen.

Belanja pegawai menjadi yang tertinggi dengan realisasi Rp937,25 miliar dari target Rp11,05 triliun atau 8,48 persen.

Sementara itu, belanja barang dan jasa serta belanja modal masing-masing baru mencapai 1,85 persen dan 0,94 persen dari anggaran yang ditetapkan.

Baca juga: FKUB Sulteng Serukan Kerukunan dan Persatuan dalam PSU Banggai

Belanja lainnya juga masih minim, termasuk belanja hibah yang baru mencapai Rp6,87 miliar dari target Rp432,24 miliar atau hanya 1,59 persen.

Beberapa pos anggaran seperti belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil belum menunjukkan realisasi sama sekali.

Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp1,09 triliun juga belum terealisasi sama sekali. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp150,72 miliar juga masih nihil. (*)