Anwar Hafid Protes DBH Nikel, Aulia Hakim : Sulteng Harus Berani Meregionalisasi Aset Secara Utuh

Dalam pernyataannya, Gubernur Anwar Hafid menjelaskan secara detail fakta ketimpangan fiskal yang sangat mencolok. Ia menggambarkan kondisi daerahnya sebagai “hancur-hancuran” akibat aktivitas pertambangan yang masif namun tak memberi dampak signifikan bagi pendapatan daerah.

Baca juga: Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng Dilantik Jadi Ketua Komisi Medis PB POSSI

Ia menjelaskan bahwa tidak adilnya pengelolaan SDA di sektor nikel ini mengakibatkan paradoks sumber daya alam seperti yang sering terdengar dalam berbagai pemberitaan atau hasil riset. Hal ini juga diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan jumlah penduduk miskin di Sulteng pada Maret 2023 sebesar 12,41 persen, naik 0,08 persen dari 2022, ditambah angka pengangguran yang cukup tinggi—menjadi kompleksitas di tengah proses industrialisasi yang ada saat ini.

Belum lagi tantangan dari industri ini, misalnya sebagaimana disebutkan oleh Riset World Economic Forum dalam Global Risk Report yang menempatkan risiko terkait iklim sebagai risiko dominan untuk jangka panjang.

Aulia menerangkan bahwa tren industrialisasi nikel saat ini harus menjadi nalar publik yang dapat menggerakkan pembangunan ekonomi masyarakat. Sebab, hal ini menjadi problem politik karena berada dalam pertarungan beragam kepentingan—baik internasional, nasional, wilayah, maupun lokal berskala kecil.

"Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Gubernur tidak terbatas pada manajemen pemerintahan saja, melainkan sampai ke ranah politis seperti kepemilikan rakyat atas sumber daya alamnya, nasionalisasi sumber daya alam beserta asetnya, bahkan melampaui itu dengan meregionalisasi sumber daya alam di Sulteng. Tujuannya semata-mata untuk mengakomodir kepentingan rakyat atas kedaulatan terhadap sumber daya alam yang telah lama dimandatkan dalam konstitusi bernegara kita," pungkasnya. (*)