Ekonomi Sulteng Tumbuh 8,69 Persen di Kuartal I 2025, Industri Pengolahan Jadi Motor Utama

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Ekonomi Sulawesi Tengah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,69 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I tahun 2025.

Capaian ini menandai tren positif meski secara kuartalan mengalami kontraksi sebesar 6,03 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah, Yuni Wibawa, dalam konferensi pers yang digelar di Aula In Trees, Kantor DJPb Sulteng, Jl Tanjung Dako, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Selasa (6/5/2025).

“Ini mencerminkan fundamental ekonomi kita yang tetap kuat, meskipun terjadi koreksi secara triwulanan,” ujar Yuni.

Ia menjelaskan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh tiga sektor utama, yakni industri pengolahan yang tumbuh 5,16 persen (yoy), pertanian 0,91 persen, serta pertambangan 0,88 persen.

Di samping itu, sektor perdagangan dan teknologi informasi juga menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap struktur PDRB Sulawesi Tengah.

Peningkatan aktivitas produksi, mobilitas masyarakat selama momen Lebaran, serta naiknya realisasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri turut memperkuat pertumbuhan ini.

Meski laju inflasi di Sulawesi Tengah tetap dalam kendali, provinsi ini mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di kawasan.

Inflasi pada Maret 2025 tercatat sebesar 2,82 persen (mtm) dan 1,88 persen secara tahunan (yoy).

“Inflasi makanan, minuman, dan tembakau berada di angka 3,42 persen secara bulanan, dan sekitar 5,7 persen secara tahunan. Komoditas penyumbang utama adalah cabai rawit dan ikan selar,” ujar Yuni.

Ia menambahkan, berakhirnya kebijakan subsidi listrik prabayar turut berdampak terhadap naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK), namun masih dalam target nasional yakni 2±1 persen. 

Kinerja pendapatan negara regional Sulawesi Tengah hingga akhir Maret 2025 tercatat mencapai Rp1,36 triliun.

Rinciannya, penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp700 miliar atau 14,35 persen dari target tahun 2025. Sementara penerimaan perpajakan internasional mencapai Rp482,3 miliar atau 25,14 persen dari target.

Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tercatat realisasi sebesar Rp181,7 miliar atau 25,41 persen dari target tahunan.

Sumber PNBP terbesar berasal dari izin keimigrasian, jasa kepelabuhanan, biaya pendidikan, dan jasa sarana bantu navigasi pelayaran.

Belanja pemerintah pusat (BPP) hingga triwulan pertama mencapai Rp1,08 triliun. Belanja terbesar dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum dengan pagu Rp19,20 triliun, yang sebagian besar berupa Transfer ke Daerah (TKD).

Hingga kini, realisasi TKD telah mencapai Rp4,02 triliun atau 21,37 persen dari total pagu.

Belanja infrastruktur melalui Kementerian PUPR dan Kemenhub telah menyerap Rp140,8 miliar dari pagu Rp1,66 triliun, sementara fungsi pendidikan telah terealisasi Rp230 miliar dari pagu Rp1,52 triliun.

Untuk sektor kesehatan, realisasi mencapai Rp39,2 miliar, dan perlindungan sosial sebesar Rp2,3 miliar. 

Pada triwulan I 2025, penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah di Sulawesi Tengah mencapai Rp143,14 miliar atau 11,89 persen dari pagu Rp1,20 triliun.

Dana disalurkan langsung oleh KPPN ke rekening masing-masing guru. Namun, proses ini tidak lepas dari hambatan teknis.

“Beberapa kendala masih terjadi, seperti retur akibat data rekening yang tidak valid. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak bank untuk meminimalkan retur dan mempercepat penyaluran,” kata Yuni.

Yuni Wibawa juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih efisien dan terkoordinasi.

Ia menyebut bahwa reformasi pengelolaan keuangan daerah harus diiringi dengan perubahan pola pikir.

“Diperlukan perencanaan yang fokus, mengesampingkan ego sektoral, serta kolaborasi aktif antara provinsi dan kabupaten/kota demi mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju dan sejahtera,” pungkasnya.(*)