Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melambat, Sulteng Tumbuh 8,69 Persen di Triwulan I 2025

TRIBUNPALU.COM, PALU – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal Mei 2025, Selasa (27/5/2025).

Hasilnya, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat melambat menjadi 4,86 persen (yoy) di Triwulan I 2025, lebih rendah dari asumsi KEM PPKF 2025 yang berada di kisaran 5,1 – 5,5 persen.

Baca juga: Update Harga HP Realme 2025: Realme 14 5G, Realme GT 7, Realme P3 Ultra, Realme C75,Realme C53 NFC

Pelemahan ini dipicu oleh berbagai faktor global dan domestik, seperti perang dagang internasional, penurunan daya beli masyarakat, hingga keluarnya sejumlah investasi asing.

Namun, di tengah kondisi nasional yang penuh tantangan, Provinsi Sulawesi Tengah justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup impresif. 

Pada Triwulan I 2025, ekonomi Sulteng tumbuh sebesar 8,69 persen (yoy), menempati posisi ketiga pertumbuhan tertinggi di kawasan Kasulampua.

Baca juga: Update Harga HP Oppo 2025: Oppo Find N5, Oppo A3x, Oppo Reno 12, Oppo A60, Oppo A77s, Oppo Find X8

Meski demikian, angka tersebut menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan dua digit di periode sebelumnya. 

Sektor konstruksi menjadi salah satu sektor yang mengalami kontraksi sebesar -0,59 persen (yoy).

Inflasi Terkendali, Pemerintah Kawal Harga

Sementara itu, pengendalian inflasi di kawasan terus menjadi perhatian pemerintah. Pada April 2025, inflasi tercatat stabil di angka 2,97 persen (yoy) dan 1,12 persen (mtm). 

Pemerintah dan para pemangku kepentingan berkomitmen menjaga kestabilan harga demi menopang perputaran ekonomi dalam negeri.

APBN Jadi Peredam Guncangan Ekonomi

Di tengah ketidakpastian global, APBN terus berfungsi sebagai shock absorber. 

Sampai 30 April 2025, capaian pendapatan negara di Sulawesi Tengah mencapai Rp2,07 triliun atau 27,54 persen dari target 2025. Sementara realisasi belanja mencapai 25,17 persen.

Dari total belanja, Rp1,4 triliun digunakan untuk program Satuan Kerja Pemerintah Pusat, sedangkan Rp5 triliun disalurkan ke daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). 

Dana tersebut digunakan untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga pelestarian cagar budaya.