Eks Ketum Romahurmuziy Sebut Jokowi Tak Mau Jadi Ketua Umum PPP

TRIBUNPALU.COM - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy mengatakan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak berkenan menjadi ketua umum partainya.

Romahurmuziy menegaskan, dirinya sudah bertemu dengan Jokowi pada Desember 2024 lalu mengenai kemungkinan menjadi ketua umum partai.

"Desember lalu saya sudah bincang dengan Jokowi," kata Romahurmuziy saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (29/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, menurut Romahurmuziy, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin terlibat dalam kepemimpinan partai politik manapun.

"Beliau tidak berminat dan tidak ingin memimpin partai manapun," ungkapnya.

Nama Jokowi masuk dalam bursa calon ketua umum PPP sebelumnya disampaikan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
 
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.

"Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi)," kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

Irfan menjelaskan bahwa kedekatan PPP dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. 

Meski pada Pilpres 2014 PPP tidak mendukungnya, Jokowi tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah itu untuk bergabung dalam kabinet.

"Walaupun pada periode 2014, PPP dalam Pilpres tidak mendukung beliau. Tetapi tetap PPP dihargai, dihormati, masuk dalam kabinetnya, 2019 mendukung," ujar Irfan.

Irfan menegaskan bahwa sosok yang akan menjadi Ketua Umum PPP harus memiliki loyalitas, serta mampu membawa PPP untuk kembali melenggang ke Senayan.

"Ke depannya bisa mampu mau dan loyal dan bertanggung jawab untuk mengembalikan posisi PPP di parlemen dan juga nanti dalam kepimpinan kabinet kedepannya bisa ikut dan terlibat lah gitu," ucapnya.

Irfan menjelaskan, PPP membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. 

Asalkan, kata dia, semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan secara internal.(*)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com