Koperasi Desa Merah Putih Resmi Jadi Mitra Penyalur Beras SPHP

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah berencana menambahkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai mitra penyalur beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Saat ini, program penyaluran beras SPHP telah kembali dijalankan. Sepanjang periode Juni hingga Desember, pemerintah menargetkan distribusi sebanyak 1,5 juta ton.

Jumlah tersebut merupakan hasil keputusan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2024.

Saat ini, realisasi penyaluran beras SPHP sebesar 181,1 ribu ton. Jadi, masih ada sekitar 1,318 juta ton lagi yang akan disalurkan ke masyarakat selama enam bulan ini.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijadikan sebagai penyalur beras SPHP karena selama ini terdapat praktik pengoplosan beras.

"Selama ini kalau mau SPHP beras ke mana, kan ke pasar-pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat tidak dapat. Kita mau operasi pasar, taruh di pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat dapatnya mahal," kata Zulhas, sapaan akrabnya, dikutip dari siaran pers pada Selasa (17/6/2025).

"Sekarang tidak begitu. Koperasi Desa Kelurahan ada. Kami mau operasi pasar, langsung dikirim ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," jelasnya.

Dengan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Zulhas menjamin masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mereka akan menjual bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

"Semua kita lakukan dengan cara business pure, bisnis murni. Yang ada adalah plafon pinjaman," ujar Zulhas.

"Usahanya jelas, sudah pasti dibutuhkan masyarakat, seperti minyak goreng, beras, gula, dan seterusnya. Untuk apa? (supaya) pemerintah akhirnya punya kaki," ucapnya.

Sebagai informasi, pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah tercapai. Per 16 Juni 2025 pukul 17.30 WIB. ada 80.002 unit yang berhasil dibentuk dan dirikan.

Setelah pembentukan selesai, upaya selanjutnya adalah mengakselerasi proses legalisasi badan hukum koperasi ke Kementerian Hukum dengan target rampung pada akhir Juni 2025.

Selanjutnya, peresmian secara serempak akan dilakukan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com