386 WNI di Iran dan 194 di Israel, Menlu dan Presiden Jaga Keselamatan WNI Jadi Prioritas Utama

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Indonesia terus memantau situasi konflik antara Iran dan Israel, dengan fokus utama pada perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah tersebut.

Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, tetap mengikuti perkembangan di Timur Tengah secara intens, meskipun sedang menjalani sejumlah agenda pertemuan internasional.

Hal itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Rolliansyah Soemirat, dalam konferensi pers virtual yang digelar Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (18/6/2025).

“Saya tekankan bahwa dinamika terakhir di Iran pada khususnya dan juga di Timur Tengah pada umumnya terus mendapatkan perhatian dari Pak Menlu dan Bapak Presiden yang saat ini berada di luar negeri dalam menghadiri beberapa rangkaian pertemuan internasional,” ujar Dubes yang akrab disapa Roy itu.

Menurut Roy, pemerintah Indonesia akan menanggapi konflik secara tepat, dengan mempertimbangkan setiap langkah dari para aktor konflik yang terlibat.

“Saya yakin bahwa pemerintah akan terus mengeluarkan kebijakan yang paling tepat terkait dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh para aktor terkait dalam konflik yang saat ini sedang terjadi,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa langkah mitigasi bagi WNI yang berada di kawasan rawan, khususnya Iran, telah dipersiapkan.

"Mengenai mitigasi-mitigasi dan rencana jika terjadi sesuatu itu kita tugaskan," kata Prasetyo kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Data Kementerian Luar Negeri menyebutkan, sebanyak 386 WNI saat ini berada di Iran, mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa yang tinggal di Kota Qom, sekitar 156 kilometer barat daya Teheran.

Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman mencatat terdapat 194 WNI di wilayah Israel, sebagian besar merupakan peserta program magang pendidikan di Kota Arafat, sebelah selatan negara tersebut.

Pemerintah menegaskan akan terus memantau situasi dan memastikan keselamatan WNI sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik yang berlangsung. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com