Piagam Kemandirian Bangsa, Jalan Indonesia Menuju Ekonomi Berdaulat dan Berkeadilan

Dalam berbagai pidatonya, Prabowo dengan lugas mengatakan, "Bangsa yang tidak mampu memberi makan dirinya sendiri, tidak bisa disebut bangsa merdeka.”

Piagam ini mengambil roh dari pernyataan itu.

Ia mengusung agenda swasembada pangan, energi berbasis sumber dalam negeri, dan penguasaan teknologi strategis oleh putra-putri bangsa. 

Kemandirian bukan semata jargon, tetapi harus diwujudkan dalam investasi yang berpihak, anggaran yang adil, dan regulasi yang memberi ruang bagi anak bangsa untuk membangun negeri sendiri.

Membangun dari Akar: Koperasi Sejati dan Ekonomi Rakyat

Bung Hatta telah lama menanamkan gagasan bahwa koperasi adalah bentuk asli dari ekonomi Indonesia.

Namun koperasi hari ini telah terdegradasi menjadi sekadar lembaga simpan pinjam. 

Piagam Kemandirian Bangsa menghidupkan kembali koperasi sejati sebagai alat produksi, distribusi, dan konsumsi rakyat—berbasis gotong royong, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan bersama.

Koperasi petani, nelayan, pekerja informal, dan digital harus menjadi motor ekonomi desa dan kota.

Ia bukan pelengkap, tetapi tulang punggung.

Kami percaya bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat bukan hasil belas kasihan negara, tetapi hak konstitusional yang harus dilindungi dan dikuatkan.

Otonomi Berbasis Keunggulan Wilayah

Kemandirian ekonomi tidak dapat dipaksakan seragam dari Jakarta ke Papua.

Tiap wilayah memiliki keunikan yang harus menjadi basis perencanaan dan pemberdayaan. 

Inilah yang disebut otonomi berdasar keunggulan wilayah.