Sulteng Hari Ini

PWNU Sulteng Siap Ambil Peran dalam Program 1.000 Dapur Makan Bergizi Gratis

Hal ini diungkapkan oleh Ketua PWNU Sulteng, Lukman Thahir, yang mengatakan pihaknya siap mengajukan diri kepada PBNU agar dapat turut serta.

Penulis: Zulfadli | Editor: Regina Goldie
HANDOVER
PWNU SULTENG - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Tengah menyatakan kesiapannya untuk berperan dalam pengelolaan program 1.000 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Tengah menyatakan kesiapannya untuk berperan dalam pengelolaan program 1.000 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal ini diungkapkan oleh Ketua PWNU Sulteng, Lukman Thahir, yang mengatakan pihaknya siap mengajukan diri kepada PBNU agar dapat turut serta dalam menjalankan program tersebut di wilayah Sulawesi Tengah.

“PWNU Sulawesi Tengah menyatakan kesiapannya serta bersedia mengajukan diri kepada PBNU untuk turut ambil bagian dalam mengelola amanah tersebut,” ujar Lukman, Jumat (27/6/2025).

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyampaikan bahwa PBNU mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola 1.000 dapur MBG yang akan disalurkan ke lebih dari 400 pesantren besar, madrasah, hingga pesantren kecil yang berafiliasi dengan NU.

Baca juga: Kolaborasi Apik Angkat Air di Gua Suruh, Putus Kekeringan dan Tingkatkan Kesejahteraan Desa Pucung

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya dalam rapat virtual bersama seluruh pengurus wilayah dan cabang NU se-Indonesia pada malam peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah.

Lukman menambahkan bahwa pembagian wilayah dan penetapan penanggung jawab program masih menunggu keputusan PBNU pusat.

“Terkait pembagian wilayah untuk pelaksanaan program ini, PBNU saat ini masih mendiskusikan dan merapatkannya,” kata Lukman.

Penentuan lokasi serta penanggung jawab wilayah akan dilakukan setelah melalui proses diskusi dan koordinasi lebih lanjut di tingkat pusat. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved