Jatam Sulteng Tolak Rencana Penambangan Batu Gamping di Desa Lelang Matamaling Banggai

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah, bersama masyarakat menolak rencana penambangan batu gamping di Desa Lelang Matamaling, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Sekretariat Jatam Sulteng, Jl Yojokodi, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada Selasa (1/7/2025).

Baca juga: Tak Ada Hasil Diskusi Selama 3×24 Jam, BEM Unisa Palu Bakal Boikot Rektorat

Direktur Jatam Sulteng, Moh Taufik menilai bahwa rencana penambangan batu gamping tersebut dapat merusak wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona inti, zona penangkapan ikan, zona perikanan budidaya, dan zona wisata bahari.

"Saat ini, 4 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pencadangan untuk penambangan diberikan kepada 4 perusahaan, diantaranya PT Defia Anugrah Sejahtera, PT Gamping Batu Asia, PT Gamping Sejahtera Mandiri dan PT Prima Tambang Sejahtera dengan total luasan lahan sebesar 696 Hektare," kata Moh Taufik.

Ia mengungkapkan bahwa pemberian WIUP di Desa Lelang Matamaling bertentangan dengan KEPMEN Menteri kelautan dan perikanan RI nomor 53/KEPMEN-KP/2022 tentang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau di Banggai, Banggai kepulauan, Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain bertentangan dengan Kepmen Menteri kelautan dan perikanan RI, rencana penambangan batu gamping itu juga diduga dapat merusak Ekowisata karst gua Jepang yang ditetapkan berdasarkan Perda Perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst Banggai Kepulauan nomor 16 tahun 2019 pasal 10 ayat 2.

Berdasarkan data yang dimiliki Jatam Sulteng perbulan Juni 2025, rencana penambangan batuan gamping telah diberikan kepada 45 perusahaan tambang dengan status 43 perusahaan WIUP pencadangan dengan total luasan 4398 Hektare.

Baca juga: Vera Elena Laruni Ajak Warga Sulteng Dukung Yusuf di Dangdut Academy 7 Indosiar

Dan juga 1 perusahaan berstatus eksplorasi dengan luas  88 Hektare dan 1 perusahaan telah berstatus izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 113,7 Hektare, sehingga total keseluruhan rencana penambangan batu gamping di Banggai Kepulauan seluas 4.599 Hektare.

"Dugaan kami bahwa batuan gamping ini nantinya akan digunakan sebagai bahan campuran dan dikirim keperusahaan yang untuk pembuatan nikel," ungkap Moh Taufik.

Lebih lanjut, perwakilan masyarakat Desa Lelang Matamaling, Abdul Hadi mengatakan bahwa pihaknya menolak rencana penambangan batu gamping di Desa mereka.

Pasalnya didalam WIUP tersebut terdapat mata air yang digunakan masyarakat sekitar untuk kehidupan sehari-hari.

"Sudah jelas sumber air kami, karena sumber air di Desa kami berada di dalam lokasi izin WIUP itu," katanya kepada awak media.

Ia juga menjelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat di Desa Lelang Matamaling yaitu nelayan, petani dan peternak.

Yang dimana bila dilakukan pertambangan didalamnya dapat merusak ekosistem wilayah mata pencaharian masyarakat setempat.

"Di Desa kami, 70 persen mata pencaharian masyarakat disana yaitu nelayan, petani pun kadang turun melaut untuk mencukupi kebutuhan hariannya, sehingga bila tambang masuk maka laut kami rusak seperti Desa-desa lain diluar sana," jelas Abdul Hadi.

Baca juga: Terungkap Alasan Amien Rais Tuduh Jokowi Dalang Kecelakaan Putranya Hanafi Rais, Hentikan Kritik

Direktur Jatam Sulteng itu mengatakan dalam upayanya, mereka telah menyurat ke Pemerintah Provinsi Sulteng untuk melakan rapat dengar pendapat (RDP) terkait WIUP yang berada di Desa Lelang Matamaling tersebut.

"Dari kami telah melakukan upaya penolakan dengan beberapa kali telah melakukan aksi bersama masyarakat di depan Kantor DPRD Sulteng dan Gubernur, dan juga kami telah menyurat kepada Gubernur Sulteng sejak tanggal 24 Juni dan sampai hari ini belum juga ditanggapi," ujar Moh Taufik.

Dari data tersebut, Moh Taufik meminta Gubernur Sulteng untuk melakukan evaluasi kembali terkait WIUP tersebut.

Baca juga: Meninggal Dunia, Penyanyi Hamdan ATT Sempat Idap Stroke 4 Tahun dan Pembuluh Darah Pecah

Moh Taufik juga mendesak pemerintah Provinsi agar mencabut seluruh WIUP baik yang telah beroperasi maupun yang masih menjadi pencadangan di Desa Lelang Matamaling, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan.

"Jika memang Gubernur Sulteng Berani mencabut dua izin tambang galian C, maka ia juga harus Berani mencabut izin di Desa Lelang Matamaling," ujarnya.(*)