Presiden Prabowo Usulkan South–South Economic Compact di KTT BRICS, Dorong Keadilan Ekonomi Global

TRIBUNPALU.COM - Dalam momentum penting Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan sebuah inisiatif strategis bertajuk South–South Economic Compact. 

Gagasan ini disampaikan dalam sesi pembahasan mengenai penguatan multilateralisme dan pembaruan sistem keuangan global, dua isu krusial yang kini menjadi perhatian utama komunitas internasional.

Memperkuat Kerja Sama Global South

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menjelaskan bahwa compact ini dimaksudkan sebagai kerangka kerja sama ekonomi baru antarnegara berkembang atau yang dikenal sebagai negara-negara Global South.

Dalam konteks global yang semakin multipolar, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam sistem perdagangan dan keuangan internasional.

"Presiden menyampaikan bahwa negara-negara BRICS dapat berperan sebagai penggerak utama dalam memperluas akses negara-negara Global South terhadap pasar global dan memperdalam partisipasi mereka dalam rantai pasok dunia," ujar Arrmanatha di sela-sela forum.

Menurutnya, selama ini banyak negara berkembang menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan, teknologi, dan perdagangan karena ketimpangan struktural dalam sistem Ekonomi Global.

Compact ini diharapkan dapat menjadi mekanisme konkret untuk mengatasi hambatan tersebut melalui kolaborasi Selatan-Selatan.

BRICS dan Perubahan Tata Dunia

BRICS, yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, serta beberapa anggota baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, semakin memperkuat perannya sebagai kekuatan alternatif di tengah dominasi Barat. Kehadiran Indonesia dalam KTT ke-17 ini—meskipun belum menjadi anggota penuh menandai keterlibatan aktif dalam upaya menciptakan tatanan global yang lebih seimbang.

Usulan South–South Economic Compact juga mencerminkan pendekatan baru Indonesia dalam diplomasi Ekonomi Global.

Bukan hanya sebagai penerima manfaat, Indonesia menunjukkan keinginannya untuk menjadi aktor kunci dalam membentuk masa depan kerja sama internasional berbasis kesetaraan, inklusivitas, dan saling menguntungkan.

Konteks Global: Tantangan Multilateralisme dan Ketimpangan Sistemik

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyampaikan keprihatinan terhadap melemahnya sistem multilateral internasional dan meningkatnya pelanggaran terhadap hukum internasional yang selama ini menjadi fondasi bagi perdamaian dan pembangunan global.

"Selama beberapa dekade terakhir, negara-negara berkembang dapat bertumbuh karena adanya stabilitas dan kepatuhan terhadap tatanan hukum internasional. Namun saat ini, kita menyaksikan bagaimana prinsip-prinsip itu mulai tergerus oleh kepentingan sempit dan rivalitas geopolitik," tutur Arrmanatha mengutip pernyataan Presiden.