Tiga Poros Ekonomi Sila Kelima

Andika

Sekretaris Wilayah DPW Partai Gema Bangsa

TRIBUNPALU.COM - Pemerintahan Prabowo Subianto tengah meletakkan fondasi penting untuk membangun Ekonomi Nasional berdasarkan Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Namun, langkah besar ini belum dipahami secara luas, bahkan oleh jajaran pembantunya sendiri.

Banyak menteri dan komunikator publik masih berpikir dan berbicara dalam kerangka neoliberal lama, padahal Presiden telah jauh melangkah ke arah yang berbeda.

Jika kita cermati, gagasan fundamental ekonomi Prabowo Subianto sebenarnya sedang bergerak membangun tiga poros utama yang bisa menjadi tulang punggung keadilan Ekonomi Nasional.

Pertama, UMKM sebagai Poros Ekonomi Kerakyatan.

UMKM sejauh ini menyumbang sekitar 61 persen PDB nasional dan menyerap lebih dari 97 % total tenaga kerja (data Kementerian Koperasi dan UKM RI).

Namun, mereka terlalu lama dibiarkan hidup di pinggir, tanpa pembiayaan memadai, tanpa ekosistem produksi dan distribusi yang kuat.

Baca juga: IMIP dan Peradaban Baru Indonesia

Prabowo memahami hal ini dan mulai membalik logika: dari menunggu UMKM naik kelas, menjadi mendorong negara untuk turun tangan secara aktif membesarkan mereka melalui intervensi strategis.

Lebih dari itu, di banyak desa, pelaku UMKM mikro masih terjerat oleh praktik rentenir, pinjaman harian berbunga tinggi, bahkan dalam bentuk fintech lending ilegal.

Karena itu, transformasi ekonomi rakyat harus dimulai dari bawah dengan memberikan akses keuangan super mikro, melalui sistem koperasi keuangan rakyat yang terpercaya dan terjangkau.

Negara harus hadir di titik paling rentan ini: memberikan permodalan lunak, pendampingan, dan proteksi hukum kepada usaha kecil di desa dan kota.

Kedua, Koperasi sebagai Poros Demokratisasi Ekonomi.

Koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi wadah pendidikan kewargaan dan partisipasi.