Pemda Parigi Moutong Bakal Gelar Dialog Terbuka Soal Sengketa Lahan SDN Inpres 1 Bantaya

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) akan menggelar dialog terbuka guna menyelesaikan sengketa lahan SDN Inpres 1 Bantaya di Kecamatan Parigi.

Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, mengatakan pemerintah akan mengundang seluruh pihak terkait agar status lahan menjadi jelas dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Kita akan undang semua pihak. Supaya tidak lagi jadi masalah ke depan,” kata Abdul Sahid saat meninjau langsung lokasi sekolah, Senin (28/7/2025).

Ia hadir bersama Kepala Dinas Pendidikan Parimo, Sunarti, untuk melihat kondisi di lapangan dan menelaah dokumen awal kepemilikan.

Baca juga: Pemkab Morowali Gelar Uji Kompetensi Pejabat, Bupati Iksan Minta Seleksi Objektif

Menurutnya, persoalan lahan SDN Inpres 1 Bantaya sudah berlangsung lama dan belum pernah dituntaskan secara menyeluruh oleh pemerintah sebelumnya.

“Kami sudah lihat dokumen dan lokasi. Masalah ini harus segera diselesaikan,” tegas Sahid.

Pemerintah daerah menilai dialog terbuka penting untuk memastikan siapa pemilik sah lahan tersebut.

Langkah ini juga diharapkan membuka ruang klarifikasi tanpa prasangka dan dapat mempercepat penyelesaian secara administrasi maupun hukum.

“Terus terang, saya sendiri belum tahu pasti siapa pemiliknya. Karena itu, dokumen-dokumen lama akan kami buka kembali,” jelasnya.

Baca juga: Wabup Djira Ungkap Strategi Efisiensi APBD Morowali Utara Tahun 2025

Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam proses ini demi menjamin keadilan bagi semua pihak.

Sahid mengakui perlu waktu mendalami kasus tersebut karena ia baru menjabat sebagai wakil bupati.

Namun, ia memastikan penyelesaian sengketa lahan akan menjadi prioritas.

“Pemerintah ingin tahu kebenarannya. Jangan sampai masalah ini terus menggantung,” ujar Sahid.

Sementara itu, Dinas Pendidikan menyatakan tetap mendukung penyelesaian sengketa agar aktivitas belajar-mengajar tidak terganggu.

Dialog terbuka dijadwalkan digelar dalam waktu dekat setelah pemerintah mengumpulkan dokumen dan mendata pihak-pihak yang berkepentingan. (*)