Longki Djanggola Reses di Banggai Sulteng, Warga Keluhkan SK PPPK dan Sertifikat Elektronik

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, disambut antusias warga saat menggelar reses di Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Jumat (1/8/2025).

Longki Djanggola yang merupakan mantan Gubernur Sulteng dan Bupati Parimo itu politikus Partai Gerindra.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah keluhan mencuat.

Baca juga: Harga Bumbu Dapur di Pasar Ranggulalo Sigi Turun, Tomat Rp10 Ribu, Cabai Rawit Rp40 Ribu per Kilo

Warga keluhkan keterlambatan terbitnya SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga kebingungan soal penerapan sertifikat tanah elektronik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Komisi II bermitra dengan 12 kementerian dan lembaga, termasuk BPN, PANRB, dan BKN. Keluhan soal SK P3K dan sertifikat tanah mendominasi," ujar Longki Djanggola di hadapan warga.

Warga menduga, keterlambatan penerbitan SK P3K terkait dengan dinamika politik lokal pasca-Pilkada. 

"Kami dengar ini ada unsur politik, makanya sampai sekarang SK belum keluar," keluh salah satu warga.

Masalah lain yang diangkat adalah sertifikat elektronik yang mulai diterapkan BPN. 

Baca juga: Wabup Parigi Moutong Dorong OPD Ikut Meriahkan CFD Mingguan

Warga mengaku belum memahami sistem baru tersebut, terutama di wilayah pedesaan.

Menanggapi hal itu, Longki menegaskan akan menyampaikan langsung ke kementerian terkait. Ia juga menilai sistem elektronik justru lebih aman dan efisien.

"Sertifikat digital tidak mudah rusak dan bisa diakses kapan saja. Tapi BPN memang harus gencarkan sosialisasi," jelasnya.

Longki Djanggola menekankan bahwa reses bukan sekadar kegiatan formal, melainkan ajang penting menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. 

Baca juga: Doa agar Diri Menjadi Pribadi yang Berguna bagi Sesama

"Semua masukan akan kami bawa ke rapat bersama mitra kerja di pusat," tutup mantan Gubernur Sulteng itu.(*)