Megawati Sebut PDIP Bukan Oposisi, Tegaskan Bakal Jadi Penyeimbang Kritis Pemerintah Prabowo

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan

Editor: Lisna Ali
kolase TribunPalu.com
KONGRES VI PDIP - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto. 

TRIBUNPALU.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal ini ia sampaikan dalam pidato penutupan Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati menegaskan bahwa PDIP akan mengambil peran sebagai penyeimbang yang kritis dan konstruktif.

Ia menyebut PDIP sebagai partai ideologis yang menjunjung tinggi konstitusi dan kepentingan rakyat.

"Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran dan kepentingan rakyat," ujar Megawati.

Ia menambahkan, PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang pro-rakyat.

Namun, partainya juga akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang menyimpang dari nilai Pancasila dan keadilan sosial.

Kongres VI ini juga mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum kembali dan mengumumkan susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 2025-2030.

Beberapa nama besar yang masuk dalam jajaran pengurus baru antara lain Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, dan Prananda Prabowo.

Berikut daftar lengkap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk periode 2025–2030:

  • Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
  • Ketua bidang Kehormatan: Komarudin Watubun
  • Ketua Bidang pemenangan Legislatif: Bambang Wuryanto/Pacul
  • Ketua Bidang Pemenangan Eksekutif: Dedy Sitorus
  • Ketua Bidang Ideologi: Djarot
  • Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Parera
  • Ketua Bidang SDM : Said Abdullah
  • Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
  • Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi daerah: Ganjar Pranowo
  • Ketua Bidang LN: Ahmad Basarah
  • Ketua Bidang Reformasi Hukum Nasional: Yasona H. Laoly
  • Ketua Bidang perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama/Ahok
  • Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
  • Ketua Bidang Pendidikan: Puti Guntur Soekarnoputri
  • Ketua Bidang Kebijakan Publik & Birokrasi: A. Azwar Anas
  • Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Risma Harini
  • Ketua Bidang Industri & Perdagangan: Darmadi Duriat
  • Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Ciptaning
  • Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
  • Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan & Anak: I Gusti Ayu Bintang Puspayoga
  • Ketua Bidang Koperasi & UKM: Andreas Beni Susetyo
  • Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
  • Ketua Bidang Pemuda & Olahraga: Esti  Wijayanti
  • Ketua Bidang Agama & Kepercayaan : Zuhairi Misrawi
  • Ketua Bidang Ekonomi Kreatif & Ekonomi Digital: Prananda Prabowo
  • Ketua Bidang Pertanian&Pangan: Sadarestu
  • Ketua Bidang Kelautan & Perikanan: Rokhmin Dahuri
  • Ketua Bidang Kehutanan & Lingkungan: Erico Sutarduga
  • Ketua Bidang Hukum & Advokasi : Ronny Talepessi
  • Sekretaris Jenderal: Msh dirangkap oleh Ketum.
  • Wasekjen Bidang Internal: Dolfie
  • Wasekjen Bidang Pemerintahan: Utut
  • Wasekjen Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
  • Wasekjen Bidang Komunikasi: Adian Napitupulu
  • Wasekjen Bidang Sekretariat: Aryo Adi
  • Bendahara Umum: Oly Dondokambay
  • Wakil Bendahara Internal: Rudianto Chen
  • Wakil Bendahara Eksternal: Yuke Yurike

(*)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com


 
 


 

 


 

 

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved