Pendapatan Daerah Sulteng Naik 8,52 Persen dalam Perubahan APBD 2025, Capai Rp5,75 Triliun

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2025 diproyeksikan naik sebesar 8,52 persen dari semula Rp5,30 triliun menjadi Rp5,75 triliun. 

Hal itu terungkap saat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sulteng di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulteng.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim dan dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A Lamadjido, para wakil ketua dan anggota DPRD, serta pejabat lingkup Pemprov Sulteng.

Baca juga: BNN Poso Lakukan Tes Urine Mendadak bagi ASN di Parigi Moutong untuk Cegah Penyalahgunaan Narkoba

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Reny A Lamadjido menyampaikan bahwa perubahan APBD merupakan bagian dari siklus anggaran sebagai respons terhadap dinamika fiskal, penyesuaian kebijakan pemerintah pusat, serta hasil audit atas SILPA tahun sebelumnya.

Kenaikan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang meningkat 19,29 persen dibanding APBD awal.

Belanja daerah juga disesuaikan, naik 6,91 persen dari Rp5,50 triliun menjadi Rp5,88 triliun. 

Tambahan belanja diarahkan untuk belanja strategis yang langsung menyentuh masyarakat, seperti belanja operasi dan belanja transfer ke daerah.

Baca juga: Penerapan Denda Administratif di Sektor Kelautan Jadi Sorotan Dalam Kunker DKP Lampung di Sulteng

“Perubahan APBD ini kami susun dengan cermat, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sisa waktu pelaksanaan anggaran, serta memperhatikan rekomendasi Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK. Tujuannya menghadirkan APBD yang sehat, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,” tegas Reny.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan antara eksekutif dan legislatif. 

DPRD bersama Pemprov Sulteng selanjutnya akan membahas secara detail rancangan tersebut sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD.

Wagub berharap pembahasan berjalan lancar dan tepat waktu. “Semoga sinergi eksekutif dan legislatif terus terjaga demi APBD yang berpihak kepada rakyat,” tutupnya. (*)