Anggota DPRD Sulteng Kritik Program Bus Trans Palu, Sebut ASN Jadi Korban Kebijakan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Marselinus, menyoroti program Bus Trans Palu yang disebut menelan biaya operasional hingga Rp1,8 miliar per bulan.

Marselinus yang juga dari Dapil Kota Palu itu tentunya sangat wajar mendapati keluhan dari masyarakat.

Ia meminta Pemerintah Kota Palu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.

"Saya dapat laporan ASN diwajibkan naik Bus Trans Palu delapan kali dalam sebulan," ujar Marselinus kepada TribunPalu.com, Jumat (8/8/2025).

Baca juga: Anwar Hafid: Kehadiran Reny Lamadjido Jadi Energi Baru untuk Demokrat Sulteng

Sebelumnya, pada Juni 2025, Pemkot Palu memang mengeluarkan aturan bagi ASN untuk menggunakan Bus Trans Palu dua kali dalam seminggu.

Penggunaan bus itu dibuktikan lewat transaksi QRIS, yang kemudian dikumpulkan dan dilaporkan setiap OPD sebagai bukti kepatuhan ASN terhadap kebijakan.

Marselinus menilai kebijakan ini justru menunjukkan lemahnya dampak nyata program Bus Trans Palu bagi masyarakat.

Menurutnya, penggunaan anggaran besar untuk program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya hanya akan membebani rakyat.

Baca juga: Smansa Fun Run Digelar Agustus, Total Door Prize Sebesar 15 Juta

"Program-program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, lagi-lagi diberatkan kepada rakyat," tegas Marselinus.

Ia juga menilai ASN menjadi korban secara tidak langsung dari kebijakan tersebut.

"Kalau anggaran sebesar itu tidak berdampak langsung ke masyarakat, untuk apa dijalankan?" katanya.

Marselinus sendiri pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palu, sehingga ia menyebut cukup paham dinamika anggaran dan kebijakan daerah.

Bus Trans Palu dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palu melalui skema Buy The Service (BTS) yang melibatkan PT Bagong Transport.

Baca juga: Sekjen Minta Demokrat Sulteng All Out Kawal Pemerintahan Anwar Hafid dan Presiden Prabowo

Pemkot Palu diketahui telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong penggunaan bus tersebut.

Di antaranya adalah penambahan rute hingga ke perbatasan Kabupaten Sigi, penambahan rute ke kawasan Universitas Tadulako, dan kewajiban ASN naik bus minimal dua kali seminggu.

Jumlah armada Bus Trans Palu saat ini antara 24 hingga 28 unit.

Sebelumnya, DPRD Kota Palu melalui Komisi C telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan, Selasa (5/8/2025).

Baca juga: Sekjen DPP Demokrat Sampaikan Kader Untuk Dukung Program 9 Berani Gubernur Sulteng

Dalam RDP tersebut, DPRD menyoroti beban anggaran yang dikeluarkan untuk Bus Trans Palu dan meminta agar operasionalnya dikaji ulang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yunianto, menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap program tersebut.

Ia juga menyebut Komisi C DPRD Kota Palu meminta agar layanan Bus Trans Palu kembali digratiskan untuk masyarakat. (*)