Baca juga: Satu Ton Beras SPHP Bulog Dijual di Luwuk
“Kita butuh penguatan sinergi, bukan hanya antarinstansi, tetapi juga bersama masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ini, merupakan bagian dari upaya KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV untuk memastikan seluruh pemerintah daerah menjalankan program pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyatakan kesiapan untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, serta mendorong peningkatan nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) secara berkelanjutan hingga mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.