Perkawinan Anak Jadi Sorotan, Pemkab Sigi Gandeng Kemenag dan Lembaga Adat

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Kabupaten Sigi memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Agama dan lembaga adat untuk menekan angka perkawinan anak.

Pendekatan hukum positif melalui lembaga adat menjadi salah satu strategi lokal yang diterapkan agar kasus-kasus serupa bisa diselesaikan secara bijaksana namun tetap tegas. 

Hal itu terungkap melalui lintas sektor menggelar kegiatan penting dalam rangka pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta Perkawinan Anak.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Sigi, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Sulawesi Tengah.

Baca juga: Satreskrim Polres Morut Tangkap Pelaku Penggelapan Rp1,8 M Uang Ganti Rugi Lahan

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, dan dihadiri oleh perwakilan instansi vertikal, para kepala OPD, camat, kepala puskesmas, serta organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinergi dan peran aktif seluruh pihak dalam pencegahan kekerasan dan tindak pidana yang menyasar kelompok rentan, termasuk pekerja migran asal Kabupaten Sigi.

“Pemda Sigi terus mendorong berbagai inovasi di sektor ketenagakerjaan, termasuk memastikan calon pekerja migran berangkat secara legal dan sesuai prosedur. Bahkan dalam situasi sulit, seperti sakit atau meninggal dunia, kami tetap bertanggung jawab terhadap warga Sigi di luar negeri, karena ini bagian dari tanggung jawab negara,” ujar Wabup.

Baca juga: Modifikasi Unik Fazzio Hybrid Ini Bikin Kamu Pengen Punya Juga

Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap kasus perdagangan orang, dengan memperkuat pelatihan keterampilan dan penguasaan bahasa asing bagi calon pekerja migran sebelum diberangkatkan.

Langkah ini diharapkan mampu mencegah pengiriman tenaga kerja secara ilegal dan meminimalisir potensi eksploitasi.

“Saya berharap seluruh pihak yang hadir hari ini, baik pemerintah, lembaga layanan, maupun organisasi masyarakat, bisa bersinergi dan menindaklanjuti permasalahan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” tambahnya. (*)