Pemerintah Morut Fokuskan Belanja Tepat Sasaran dalam APBD Perubahan 2025

TRIBUNPALU.COM - Wakil Bupati Morowali Utara, Djira K menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara, Selasa (12/8/2024).

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD, Warda Dg Mamala, dengan agenda utama penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 serta penjelasan awal mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Baca juga: Jelang HUT RI ke-80, 900 Anak TK di Palu Meriahkan Parade Nuansa Merah Putih

Dalam sambutannya, Wabup Djira K menekankan bahwa penyusunan APBD Perubahan 2025 difokuskan untuk:

Menyesuaikan target pendapatan daerah,
Mengarahkan belanja agar lebih tepat sasaran,
Mengakomodasi prioritas-prioritas baru sesuai kebutuhan masyarakat.

“APBD Perubahan ini harus menjadi instrumen yang adaptif dan responsif terhadap dinamika daerah, dengan memastikan belanja daerah benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” ujarnya.

Wabup Djira K menjelaskan bahwa RPJMD 2025–2029 akan menjadi “kompas pembangunan” selama lima tahun ke depan. 

Dokumen strategis ini akan memuat visi dan misi kepala daerah terpilih, serta sasaran pembangunan daerah, dengan fokus utama pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Morowali Utara.

Tekankan Efisiensi dan Prioritas Program Langsung Menyentuh Masyarakat

Wabup menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah memangkas belanja non-esensial seperti perjalanan dinas, seminar, studi banding, pembelian ATK, dan proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung ke masyarakat.

“Efisiensi bukan berarti pemangkasan tanpa arah, tetapi pengelolaan anggaran secara cermat dan bertanggung jawab agar setiap rupiah menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat,” jelas Djira K.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk memastikan bahwa program-program prioritas seperti layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur tetap berjalan optimal.

Baca juga: Bupati Touna Teken MoU dengan Unisa Palu, Dorong SDM Unggul di Daerah

Sekilas tentang Morowali Utara

Kabupaten Morowali Utara merupakan daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali. Pemekaran ini resmi disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 15 Mei 2013, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013.

Ibu kota kabupaten ini adalah Kolonodale, yang juga menjadi pusat pemerintahan dan administrasi.

Secara geografis, Morowali Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso di barat, Kabupaten Banggai dan Laut Banda di timur, serta Kabupaten Morowali di selatan. Wilayahnya yang luas, mencapai lebih dari 10.000 km⊃2;, mencakup beragam topografi mulai dari pegunungan seperti Gunung Pompangeo, dataran rendah, pesisir pantai, hingga pulau-pulau kecil seperti Pulau Tokonaka dan Pulau Pangia.

Baca juga: Fitri Salhuteru Ragukan Klaim Nikita Mirzani Soal Bukti Rekaman Suap

Dengan potensi sumber daya alam dan posisi strategis, Kabupaten Morowali Utara terus berbenah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk seluruh warganya. (*)