Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan jawaban atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam lanjutan sidang paripurna DPRD Sulteng.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, mewakili gubernur Sulteng dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Sulteng, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Selasa (5/8/2025). 

Mengawali penyampaiannya dalam forum tersebut, Novalina mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pandangan serta masukan seluruh fraksi.

Baca juga: Harga HP Infinix Terbaru: Infinix Hot 60 Pro, Infinix Hot 60i, Infinix Note 50s, Infinix GT 30 Pro

Ia menegaskan, penyusunan perubahan APBD 2025 dilakukan secara cermat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan daerah.

“Ranperda ini merupakan wujud respons pemerintah terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan riil masyarakat. Kami membuka ruang pembahasan lebih lanjut demi kesempurnaan bersama,” ujar Novalina.

Pemerintah menjelaskan proyeksi kenaikan pendapatan daerah dalam tiga bulan ke depan telah melalui analisis atas capaian semester pertama dan potensi riil. 

Strategi yang disiapkan antara lain optimalisasi pemungutan pajak berbasis digital, peningkatan pengawasan retribusi, percepatan dana transfer pusat, serta peningkatan kinerja BUMD.

Pemprov menyambut baik dukungan Fraksi NasDem terhadap APBD yang disusun dengan prinsip value for money. 

Fokus belanja diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketahanan ekonomi, dan infrastruktur dasar dengan mengutamakan efisiensi dan produktivitas.

Novalina menyampaikan, pemerintah menyesuaikan struktur APBD dengan dinamika makro dan kebutuhan publik. 

Program prioritas diarahkan pada pemulihan ekonomi, penguatan sektor produktif, pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta percepatan pelaksanaan sembilan program unggulan gubernur “BERANI”.

Menanggapi Fraksi Gerindra, pemerintah sepakat bahwa peningkatan pendapatan harus disertai langkah konkret. 

Baca juga: Harga HP Vivo iQoo 2025: Vivo X200 Ultra, Vivo V50, Vivo Y39, iQoo Z10 5G

Pemprov menyiapkan langkah antara lain ekspansi basis pajak baru, digitalisasi sistem perpajakan, serta pemetaan aset dan pelatihan petugas pemungut.

Indikator ekonomi disebut menunjukkan perbaikan, di antaranya penurunan angka kemiskinan dari 11,04 persen menjadi 10,92 persen serta penurunan Rasio Gini dan ketimpangan wilayah.