OPINI
Menelanjangi Kelumpuhan Satgas di Hadapan 12 Ekskavator
Sementara 12 unit alat berat menggaruk tanah rakyat di Tombi dan Ampibabo, birokrasi kita masih sibuk mencari nomor WhatsApp pejabat baru.
PETI di Ampibabo sudah berada di depan mata, sangat dekat dengan pemukiman.
Sumber air bersih yang menjadi urat nadi kehidupan rakyat kini terancam jadi kubangan limbah kimia.
Baca juga: Momen Ramadan, Jantung Kota London Dihiasi 30 Ribu Lampu LED
Negara harusnya hadir sebagai pelindung, bukan sebagai pengamat yang hanya bisa "memperkirakan" jumlah alat berat.
Membiarkan 12 alat berat beroperasi tanpa izin adalah bentuk pembiaran sistematis.
Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal kemauan politik (political will). Jangan sampai rakyat berkesimpulan bahwa "sembunyi-sembunyinya" Satgas bukan untuk menyergap pelaku, melainkan untuk memberi waktu bagi para pemain besar mengamankan diri.
Kesimpulan
Jangan Tunggu Bencana Menjadi "Titik Koordinat"
Kita tidak butuh narasi prosedur yang berbelit jika hasilnya adalah kerusakan yang nyata.
Rakyat Parigi Moutong tidak butuh daftar nomor kontak pejabat yang baru; mereka butuh alat-alat berat itu keluar dari tanah mereka, dan para cukong di baliknya diseret ke meja hijau.
Hukum tidak boleh tumpul di hadapan deru mesin ekskavator, namun tajam saat menghadap gubuk warga.(*)
| Melawan Reduksi Kebenaran di Ruang Siber: Sikap Rektor UMI dalam Menjaga Marwah Negarawan |
|
|---|
| Catatan dari Tanah Poso dan Morut: Menjaga Soliditas Organisasi Lewat Ruang Dialog |
|
|---|
| Ruang Publik dan Intel Sukarela |
|
|---|
| Catatan Kritis KAHMI Sulteng: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Belum Menjawab Kualitas Kesejahteraan |
|
|---|
| Toleransi: Warisan Luhur yang Terus Kami jaga |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/Ketua-Komnas-Ham-Sulteg-Dedi-Askari.jpg)