Menelanjangi Kelumpuhan Satgas di Hadapan 12 Ekskavator

DEDI ASKARY, SH
Dewan Pendiri sekaligus Direktur LPS-HAM Sulteng pertama

TRIBUNPALU.COM - Kabar dari Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, hari ini adalah potret sempurna bagaimana negara seringkali terlihat "kalah lucu" di hadapan para pemodal tambang ilegal.

Sementara 12 unit alat berat menggaruk tanah rakyat di Tombi dan Ampibabo, birokrasi kita masih sibuk mencari nomor WhatsApp pejabat baru.

Ini bukan sekadar urusan administrasi; ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan ruang hidup rakyat.

1. Narasi "Sembunyi-Sembunyi" yang Terang Benderang

Satgas mengklaim langkah penindakan dilakukan secara tertutup agar tidak bocor. Logika ini menggelikan.

Bagaimana mungkin operasi 12 unit alat berat yang getarannya dirasakan warga hingga malam hari, yang debunya masuk ke paru-paru anak-anak di pemukiman, disebut sebagai sesuatu yang perlu "diverifikasi titik koordinatnya" berlama-lama?

Baca juga: Hilal Tak Nampak di Donggala, Kakanwil Kemenag Sulteng Imbau Umat Tunggu Hasil Sidang Isbat

Rakyat melihat alat berat itu lalu-lalang setiap hari secara terbuka, tapi Satgas masih perlu waktu untuk "menarik bucket" guna memastikan koordinat.  

Apakah hukum kita sekarang lebih lambat daripada deru mesin ekskavator? Jika rakyat kecil yang mencuri sebatang kayu, koordinat tak perlu diverifikasi berhari-hari untuk menyeret mereka ke penjara.

2. Birokrasi yang Menjadi Tameng Pembiaran

Alasan rotasi pejabat dan hilangnya nomor kontak dalam grup WhatsApp sebagai kendala koordinasi adalah alasan paling banal yang pernah keluar dari lisan otoritas.

 * Negara bukan grup arisan. Pergantian personil tidak boleh menghentikan penegakan hukum.

 * Selama para pejabat ini "berkenalan ulang", air bersih warga tercemar dan potensi longsor mengintai nyawa manusia.

 * Apakah alam akan menunda bencananya sampai Satgas selesai melakukan koordinasi? Tentu tidak.

3. Rakyat Menanggung Beban, Pemodal Menikmati Hasil