Alasan Golkar Copot Adies Kadir dari Wakil Ketua DPR, Dinilai Lukai Hati Rakyat dan Picu Demonstrasi

Partai Golkar menyadari dampak serius dari pernyataan kadernya.

Oleh karena itu, dalam keterangan resminya, Sarmuji juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia yang berjatuhan saat memperjuangkan aspirasi mereka.

Ini adalah bentuk pertanggungjawaban politik atas tindakan salah satu kadernya.

Langkah penonaktifan ini juga menjadi bagian dari upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Partai ingin memastikan bahwa setiap wakilnya di parlemen selalu berpegang teguh pada moralitas dan aspirasi rakyat.

"Di sisi lain, DPP Partai Golkarmenegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi Anggota DPR RI dari Partai Golkar," tandas Sarmuji.

Adies Kadir sendiri kini berada dalam posisi yang sulit. 

Pencopotannya dari jabatan Wakil Ketua DPR RI adalah sanksi berat yang diberikan oleh partainya.

Statusnya sebagai anggota DPR masih dipegang, namun legitimasi politiknya telah dicabut sementara oleh Golkar.

Baca juga: Penjarah Keliru, Rumah Diserbu Massa di Bintaro Ternyata Bukan Milik Nafa Urbach

Pernyataan Adies Kadir Berubah-ubah

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir memberikan keterangan berubah-ubah mengenai tunjangan beras.

Dia memberikan klarifikasi soal ucapannya mengenai tunjangan beras anggota DPR yang menyebut sebesar Rp 12 juta per bulan.

Adies mengakui terjadi kekeliruan dalam penyampaian data dan menjelaskan bahwa tunjangan beras untuk anggota DPR sebenarnya hanya sekitar Rp200.000 per bulan.

"Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar Rp 200.000 kurang lebih per bulan. Bukan Rp 12 juta per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi," ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8/2025), dikutip dari Kompas.com.
 
Ia juga mengklarifikasi pernyataanya terkait tunjangan bensin untuk anggota DPR sebesar Rp 7 juta per bulannya.

"Rp 3 juta (per bulan). Jadi tidak ada perubahan," jelas Adies.

Klarifikasi itu disampaikan Adies setelah dirinya mengecek data komponen tunjangan anggota DPR RI ke pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.