2 Hari Menjabat, Menkeu Purbaya Langsung Diadang Pertanyaan Utang Warisan Sri Mulyani

TRIBUNPALU.COM - Baru dua hari menjabat, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung mendapat sorotan tajam.

Hal itu ia dapatkan dalam rapat perdananya dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

Purbaya Yudhi Sadewa dicecar pertanyaan tajam seputar utang negara dan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

Terlebih soal utang warisan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani.

Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Harris Turino, menjadi pihak yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Dalam paparannya, ia menyoroti utang pemerintah di hadapan Purbaya.

Sebelum melontarkan kritik, Haris sempat mengucapkan selamat dan memberikan pujian kepada Purbaya.

“Pertama-tama selamat pak ya, dua hari jadi menteri sekaligus dua hari Bapak jadi orang yang paling viral seluruh Indonesia ya,” kata Haris.

Haris kemudian menyoroti komentar Purbaya yang optimis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6-7 persen.

Padahal, APBN 2026 dipatok di angka 5,4 persen.

Baca juga: Pemda Sigi Siapkan Program Digitalisasi Pendidikan Lanjutkan Warisan Indonesia Mengajar

Ia mempertanyakan bagaimana Purbaya akan mencapai target tersebut.

“Yang berubah itu apanya, pak?. Apakah kemudian utangnya dilonggarkan sehingga utang kita membesar, sehingga kemudian fiskalnya lebih ekspansif lagi atau apanya, sehingga bisa tumbuh 6 - 7 persen ?,” ujarnya.

Pertanyaan itu juga membandingkan kebijakan Purbaya dengan Sri Mulyani, menteri keuangan sebelumnya.

“Persoalannya adalah apanya yang dirubah dibandingkan dengan Menteri Keuangan yang lama sehingga bisa akseleratif ke 6-7 persen ?,” imbuh Haris.

Tak hanya soal pertumbuhan ekonomi, Harris juga mengungkit utang negara.

“Yang kedua mengenai utang. Kita tahu bahwa defisit kita itu kan sudah selama ini cukup ketat dijagain. Apakah ada wacana untuk kemudian dilonggarkan ?," kata Haris.

Ia menyebut utang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 1.300 triliun, termasuk pembayaran bunga.

Haris mengaku terus bertanya-tanya apakah pemerintah memiliki kemampuan yang pasti untuk membayarnya, dan bagaimana situasinya tahun depan. Ia bahkan menyinggung kemungkinan terjadinya default atau gagal bayar.

“Saya terus terang bertanya-tanya terus pak. Ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini ? dan tahun depan kira-kira seperti apa pak ?, jangan sampai terjadi default.”

"Saya yakin kalau Pak Purbaya dengan segala macam pengalaman yang Bapak sudah miliki sebelumnya, dengan didukung oleh para wamen yang luar biasa, dan seluruh jajaran eselon 1 Kementerian Keuangan yang sudah teruji, harapannya sama-sama Pak kita bisa mencapai dan membikin Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih," ungkap Haris.

Atas paparan Haris ini, Purbaya tidak merespons langsung.

Pasalnya, setelah Haris selesai, anggota DPR lainnya secara bergiliran melanjutkan paparan mereka.

Baca juga: Indonesia Mengajar Tinggalkan Warisan Pendidikan, Sigi Lanjutkan dengan Inovasi Teknologi

Profil Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964.

Dilansir dari Kompas.com, Senin (8/9/2025), Purbaya meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University, AS, meraih gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.

Karier profesionalnya berawal sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), lalu berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).

Ia juga pernah menjabat Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Rekam Jejak Karier Purbaya di Pemerintahan

Purbaya mengawali kiprah politik dan pemerintahan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010–2014, dan juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional.

Ia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, serta Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).

Selanjutnya, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), kemudian menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).

Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan resmi menjabat mulai 3 September 2020.

Jabatan ini mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).(*)

Artikel telah tayang di TribunnewsBogor.com