Luhut Santai Walau Ditolak Menkeu Purbaya, Tegaskan Family Office Tak Gunakan Dana Negara

TRIBUNPALU.COM - Proyek pendirian Family Office di Indonesia ramai dibahas.

Hal ini menyusul penegasan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai inisiatif tersebut.

Merespons penolakan alokasi dana APBN tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan tidak ada masalah.

Luhut mengklaim bahwa pembiayaan proyek yang ia usulkan sejak menjabat Menko Marves tersebut memang tidak pernah direncanakan dari kas negara.

"Ya memang enggak ada yang mau dibiayain [menggunakan APBN]," kata Luhut saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025) dikutip dari Tribunnews.

Baca juga: Family Office Luhut Tolak Dibiayai Purbaya, Apa Konsepnya yang Bikin Menkeu Tak Paham?

Ia menjelaskan skema pendanaan proyek Family Office akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang terlibat di dalamnya.

"Yang biayain dia sendiri karena orang dia yang taruh duitnya di situ," jelas Luhut.

Family Office sendiri adalah firma penasihat yang bertujuan mengelola kekayaan individu atau keluarga ultra-kaya (UHNWI).

Tujuan utama dari pendiriannya adalah untuk menarik investasi asing langsung ke sektor-sektor riil di Indonesia.

Luhut mengklaim saat ini pihaknya tengah intensif menyiapkan regulasi yang dibutuhkan untuk menaungi operasional Family Office.

Ia menyebutkan sudah banyak pihak, termasuk dari Singapura dan Tiongkok, yang menyatakan minatnya untuk membangun Family Office di lokasi rencana awal, yakni Bali.

"Dari mana aja. Sekarang Singapura mereka capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa bisa nggak di Indonesia, dan seluruhnya. Banyak sekali," ucap Luhut.

Selain itu, Luhut juga telah mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan penetapan seluruh wilayah Bali sebagai zona ekonomi spesial, meski hal ini masih dalam proses penimbangan.

Penolakan Menkeu Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan Family Office, meski mendukungnya.

Purbaya mengaku belum mengetahui seperti apa konsep Family Office yang akan dibangun di Bali itu meski sering mendengar Luhut membahasnya.

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana," tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, dikutip Kompas.com, Selasa (14/10/2025).

"Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau (bangun), saya doainlah. Saya belum terlalu ngerti konsenya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat, apa sih konsepnya," imbuhnya.

Purbaya menekankan, APBN difokuskan untuk mendanai program-program yang bisa berdampak pada ekonomi luas.

Artinya, pembangunan Family Office bukan menjadi prioritas APBN,

"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor," pungkas Purbaya. 

Baca juga: Pemprov Sulteng dan Puspomad Tingkatkan Koordinasi Demi Keamanan Wilayah

Wacana Family Office oleh Luhut Era Jokowi

Sebagai informasi, gagasan soal Family Office dilontarkan Luhut saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada pertengahan Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk Family Office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut di sela acara WWF, Sabtu (18/5/2024).

Pada Juli 2024, Luhut mengeklaim sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program Family Office untuk menginvestasikan dana di Bali.

Kemudian, gagasan ini kembali dilontarkan Luhut baru-baru ini.

Luhut bilang, pemerintah tengah mempercepat pembentukan Family Office agar dapat rampung pada akhir tahun ini. 

Namun, pembentukan Family Office di Bali masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.(*)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com