Siapa Prof Karim Suryadi? Sosok yang Minta Menkeu Purbaya 'Rem' Gaya Ceplas-ceplos

TRIBUNPALU.COM - Siapa Prof Karim Suryadi?

Sosok yang berani kritik gaya bicara ceplas-ceplos Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Prof Karim Suryadi diketahui adalah Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Menurut Prof Karim, gaya bicara Purbaya bak dua sisi mata uang.

Di satu sisi, gaya tersebut bisa dinilai positif.

Gaya bicara Purbaya dinilai positif karena menunjukkan transparansi kebijakan keuangan negara.

Namun, di sisi lain, ada dampak negatif yang perlu diwaspadai oleh Purbaya.

Prof Karim menilai, gaya khas Purbaya berpotensi mengganggu stabilitas pasar.

Baca juga: Harga HP Infinix Terbaru: Infinix GT 30, Infinix Hot 60i, Infinix Note 50s, Infinix GT 30 Pro

Selain itu, gaya ini juga bisa memicu masalah koordinasi antar pejabat.

Oleh karena itu, Purbaya dianggap memerlukan 'rem' atas gaya komunikasi 'koboi'-nya.

"Yang pertama, sinyal disonansi, karena keterbukaan, kejujuran, keberanian, Menteri Purbaya ini bisa saja menyentuh sisi-sisi negatif yang bisa memancing ketegangan pasar maupun ketegangan dari pejabat lain."

"Soal Whoosh misalnya, soal dana pemda yang mengendap contoh lain."

"Ini kan ada riak. jangan sampai riak2 itu mengganggu stabilitas pasar," ujar Karim seperti dikutip dari TV One pada Minggu (26/10/2025). 

Prof Karim mencontohkan riak yang terjadi saat Purbaya mengungkap soal Whoosh.

Contoh lain adalah soal dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap.

Selain masalah pasar, Purbaya juga merupakan bagian dari orkestrasi pemerintahan Prabowo Subianto.

Pemerintahan baru ini sangat membutuhkan keseimbangan politik.

Apabila Purbaya terlalu maju dalam membuat gebrakan, ini bisa memberi kesan negatif.

Kesan negatif itu adalah adanya ketegangan di internal pemerintahan Prabowo.

"Jangan sampai ada kesan bahwa tidak ada koordinasi," lanjut Prof Karim.

Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan atau menabrak satu sama lain.

Purbaya juga harus berhati-hati dalam berkomunikasi kepada publik.

Pasalnya, publik terkadang tidak siap dalam memaknai apa yang disampaikan pejabat.

Terutama, isu-isu sensitif yang berkaitan dengan isu fiskal.

Prof Karim menyebut dunia fiskal itu kaku, dingin, dan berjarak.

Ketika hal ini dibuka, publik belum tentu siap.

Padahal, sistem politik di Indonesia sangat rentan dengan isu-isu sensitif semacam ini.

Meski demikian, Prof Karim tetap memuji dimensi kejujuran Purbaya.

"Maka menurut saya, sisi komunikasi publiknya, dimensi politik dari komunikasi publiknya harus diteruskan, kejujurannya, keterbukannya harus diteruskan. 

Yang perlu dijaga adalah dimensi teknis dari kebijakan fiskal.

"Kejujuran yang dibingkai dengan strategi," pungkas Prof Karim Suryadi.

Baca juga: Menkeu Purbaya Enggan Ikut Campur Utang Whoosh Era Jokowi: Itu Persoalan Bisnis

Sosok Prof Karim Suryadi

Dikutip dari Wikipedia, Karim Suryadi lahir pada 14 Agustus 1970.

Ia adalah Guru Besar (Profesor) Komunikasi Politik pada Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Prof Karim Suryadi pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia periode 2010-2016.

Selain sebagai akademisi, Prof Karim Suryadi juga dikenal sebagai pengamat politik, peneliti, narasumber, kolomnis, dan penulis.

Sosoknya sering tampil sebagai narasumber talkshow dan diskusi politik di media televisi nasional seperti Metro TV, TVOne, CNN Indonesia, dan televisi lainnya.

Nama Prof Karim Suryadi pernah disebut sebagai salah satu tokoh Jawa Barat yang diunggulkan sebagai calon menteri pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Adapun di tingkat regional Jawa Barat alumni PPKn Universitas Pendidikan Indonesia ini disebut sebagai tokoh yang diperhitungkan menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat 2018.

Pendidikan

Karim mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Pasanggrahan I, Subang, lulus tahun 1982.

Ia melanjutkan ke SMP Negeri 2 Subang, lulus tahun 1985.

Sejak kecil ia bercita-cita menjadi guru sehingga mengantarkannya pada Sekolah Pendidikan Guru Negeri Subang, lulus tahun 1988.

Adapun gelar Sarjana Pendidikan ia peroleh pada Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung lulus 1993.

Gelar Magister Ilmu Sosial pada bidang kajian utama Ilmu Komunikasi di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, lulus 1999.

Begitu pula gelar Doktor Ilmu Sosial (Komunikasi Politik) pada kampus yang sama yaitu Program Pascasarjana Universitas Padjadjaranlulus 2006. 

Baca juga: Erwin Burase: Warga Pesisir Parigi Moutong Paling Rentan Terdampak Inflasi

Semasa menjadi mahasiswa pada jurusan PMPKN Universitas Pendidikan Indonesia, Karim aktif menulis.

Ia sering mengikuti lomba menulis mahasiswa tingkat nasional. Beberapa lomba menulis yang diikutinya berhasil meraih juara.

Pengalamannya terlibat dalam dunia kepenulisan itulah yang menghantarkannya menjadi penulis produktif saat ini.

Setiap hari Selasa tulisannya dimuat dalam rubrik kolom Pikiran Rakyat online. Saat ini ia menjadi kolomnis tetap Pikiran Rakyat.

Selain itu tulisannya juga dimuat di harian media Kompas dan surat kabar lainnya.

Karier

Karim Suryadi mengawali kariernya sebagai dosen CPNS pada Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung sejak 1 Februari 1994.

Kemampuannya dalam menulis dan meneliti mengantarkannya menjadi Ketua Penyunting Jurnal Civicus Jurusan PMPKN FPIPS UPI sejak 2007.

Kariernya melesat ketika pada usia 36 tahun dipercaya menjadi Dekan pada Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Subang.

Pada tahun yang sama ia juga menjadi Direktur Riset pada Lembaga Riset Informasi (LRI), Johan Polling, Jakarta.

Pada tahun 2009 ia terpilih menjadi Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sampai tahun 2009.

Selanjutnya mulai 2010 sampai 2016 menjabat Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Organisasi

Dalam organisasi profesi, Karim pernah menjabat sebagai :

• Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) periode 2008-2012
• Sekretaris Eksekutif Pengurus Pusat Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) masa bakti 2012-2017
• Wakil Ketua Umum Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) Jawa Barat
• Dewan Penasehat Ikatan Alumni PPKn Universitas Pendidikan Indonesia periode 2014 sampai 2019
• Dewan Pakar Pengurus Pusat Komunitas Nasional Masyarakat Sunda (Komnas Sunda) periode 2016 sampai dengan sekarang

(*)

Artikel telah tayang di Bangkapos.com