Daftar Upah Minimum Provinsi UMP 2026, Ini Hitungan Simulasi UMP 2026 Terbaru

TRIBUNPALU.COM - Daftar Upah Minimum Provinsi 2026, berikut simulasi UMP 2026 terbaru berdasarkan aturan PP Pengupahan terbaru.

Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan yang mengatur upah buruh di daerah tahun 2026 pada Selasa, 16 Desember 2025.

Proses penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang dan disebut telah memperhatikan masukan serta aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Prabowo memutuskan formula kenaikan upah mengacu pada Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. 

Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan sebelum tenggat 24 Desember 2025. 

UMP adalah upah bulanan terendah yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi dan wajib ditetapkan oleh gubernur setiap tahun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan agar seluruh gubernur segera menetapkan upah minimum tahun 2026 secara tepat waktu, terkoordinasi, dan kondusif di daerah.

Penetapan tersebut mencakup Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Dalam Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kemendagri, Tito menekankan bahwa seluruh penetapan harus selesai paling lambat 24 Desember 2025.

Baca juga: Kemnaker Bahas Upah Minimum Bulan Depan, Cek Simulasi UMP Sulteng 2026 Jika Naik 10 Persen

“Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026, terutama gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, Dewan Pengupahan memiliki peran penting dalam menentukan nilai indeks atau koefisien alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai variabel penetapan upah.

Tito menegaskan bahwa kebijakan upah minimum harus mengedepankan keseimbangan: melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha.

Komunikasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha disebut menjadi kunci agar keputusan dapat diterima semua pihak.

Tito juga meminta perangkat daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, segera berkoordinasi dengan kepala daerah dan Dewan Pengupahan di masing-masing wilayah.

“Kita akan memantau progres dari 38 provinsi ini. Mana yang selesai dengan baik, mana yang kira-kira belum,” tegasnya.

Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Mendagri berharap penetapan upah minimum berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

KSPI Tolak Formula Baru, Buruh Perkirakan UMP 2026 Hanya Naik 4–6 Persen

Kalangan buruh memperkirakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 hanya berada di kisaran 4–6 persen. Perkiraan ini muncul seiring rencana pemerintah yang akan segera mengumumkan besaran UMP tahun depan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa angka tersebut berasal dari ketentuan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang baru. Menurut informasi terakhir yang diterimanya, indeks tertentu atau koefisien alfa dalam formula UMP 2026 hanya berada pada kisaran 0,3 hingga 0,8.

“KSPI menolak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang terbaru dan menolak nilai kenaikan upah minimum 2026 yang berasal dari peraturan pemerintah yang dimaksud,” tegas Said dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/12/2025).

Ia menilai ketentuan dalam draf aturan baru tersebut berpotensi mengembalikan praktik upah murah dan merugikan buruh. Selain itu, pembahasan RPP Pengupahan dianggap mengabaikan partisipasi bermakna dari unsur buruh serta mengesampingkan prinsip kebutuhan hidup layak.

Dengan adanya penolakan ini, KSPI menegaskan akan terus mengawal isu pengupahan dan menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk memperjuangkan hak buruh agar kenaikan UMP sesuai dengan kebutuhan riil pekerja.

Sebagai informasi, jika Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang berisikan formula pengupahan baru yang akan digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Baca juga: Daftar Promo Alfamart, Indomaret, Superindo 19-21 Desember 2025: Minyak Goreng 2L Seharga Rp 35.900 

"Alhamdullilah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Lantas, bagaimana besaran UMP 2026 jika perkirakan naik 4 persen? 

Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi Jika Naik 4 Persen

Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.833.041 

Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.112.261 

Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.113.961 

Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.649.127 

Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.363.916 

Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.828.834 

Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.776.841 

Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.008.793 

Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.031.664 

Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.768.600 

DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.612.631 

Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.278.881 

Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.256.123 

DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.354.643 

Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.398.224 

Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.021.324 

Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.116.423 

Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.707.048 

Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.422.128

Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.993.417 

Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.612.566 

Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.636.043 

Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.722.486 

Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.723.366 

Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.926.442 

Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.031.600 

Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.803.828 

Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.196.493 

Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.350.600 

Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.228.607 

Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.267.368 

Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.544.320 

Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.759.600 

Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.758.560 

Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284 

Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284 

Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.457.282 

Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284

(Tribunnews.com)