Jadi Pembicara di UMJ, Wamen Ossy Dermawan Tegaskan Peran Sektor Pertanahan Dukung Program Asta Cita

TRIBUNPALU.COM - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan peran sektor pertanahan dalam mendukung program nasional.

Sektor pertanahan dinilai memiliki andil besar dalam menyukseskan pelaksanaan program Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Wamen Ossy saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).

Dalam paparannya, Ossy menjelaskan bahwa berbagai poin krusial dalam Asta Cita, seperti mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada, sangat bergantung pada ketersediaan lahan.

"Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Wamen Ossy.

Baca juga: Polres Morowali Bongkar Peredaran Sabu di Bahodopi, Tiga Terduga Pelaku Ditangkap

Baca juga: Raffi Ahmad Dituding Lakukan Pencucian Uang, Nagita Slavina Malah Ketawa: Dia Tahu Kelakuan Saya

Lebih lanjut, Ossy memaparkan kondisi sumber daya agraria di Indonesia saat ini yang terbagi menjadi wilayah laut sebesar 77 persen dan daratan sebesar 23 persen atau sekitar 189 juta hektare.

Dari total daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

Sementara untuk areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan penuh Kementerian ATR/BPN.

Hingga saat ini, pihak Kementerian ATR/BPN mencatat baru sekitar 79,5 persen area yang menjadi kewenangannya yang telah berhasil terpetakan dengan baik.

Kementerian terkait kini tengah fokus merampungkan sisa pemetaan bidang tanah sebesar 20,5 persen, utamanya pada wilayah perbatasan dan daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan.

"Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi," pungkasnya.(*)