Spanduk Warga Besusu Bersatu di DPRD Sulteng Tuai Sorotan, Warganet Pertanyakan Siapa Pemasangnya

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Sebuah spanduk bernada imbauan di pagar Kantor DPRD Sulawesi Tengah menuai sorotan warganet.

Spanduk yang menyerukan agar demonstrasi tidak dilakukan secara anarkis itu dipertanyakan asal-usul pemasangnya.

Spanduk berukuran sekitar 2x1 meter itu terpasang di Pagar Selatan, Kantor DPRD Sulteng, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sabtu (30/8/2025) malam, dengan mengatasnamakan “Warga Besusu Bersatu.”

Baca juga: Rumah Artis Sekaligus Anggota DPR, Nafa Urbach, Dijarah di Tengah Kerusuhan

Isi tulisan dalam spanduk tersebut berbunyi:

“Kami Warga Besusu Bersatu menghimbau kepada massa aksi: Silakan kalian menyalurkan aspirasi, tapi jangan merusak apalagi sampai membakar Kantor DPRD Provinsi Sulteng dan kantor sekitarnya/fasilitas pemerintah dan negara. Apabila kalian anarkis, kami siap membubarkan kalian. Besusu Bersatu.” demikian bunyi spanduk tersebut. 

Pemasangan spanduk ini menuai reaksi warganet karena dinilai provokatif. 

Salah satunya muncul di kolom komentar akun Instagram InfoPalu.

Seorang warganet bernama Ojan_Rajawali menulis bahwa warga Besusu atau Karampe tidak mengetahui pemasangan spanduk tersebut.

“Pengakuan beberapa warga Basusu Karampe tidak tahu-menahu soal spanduk ini. Mereka sedang mencari oknum yang pasang spanduk,” tulis Ojan_Rajawali.

Baca juga: LIVE Penjarahan Rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya dan Menteri Sri Mulyani

Tak lama setelah ramai di media sosial, spanduk tersebut akhirnya diturunkan warga.

Informasi yang dihimpun TribunPalu.com, pada Senin (1/9/2025) berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, hingga komunitas ojek online berencana menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sulteng. 

Fenomena ini terjadi di tengah gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. 

Aksi tersebut memprotes sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR RI, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, tuntutan pembubaran DPR, hingga penolakan kenaikan pajak.(*)