Praktisi Hukum: Pungli di SMKN 2 Palu Harus Diusut, Bukan Hanya Ditegur

TRIBUNPALU.COM - Dugaan praktik Pungutan Liar (pungli) dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMKN 2 Palu memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk kalangan praktisi hukum.

Salah satunya datang dari Vebry Tri Haryadi, praktisi hukum yang tergabung dalam Scripta Diantara Law Office.

Ia menilai, dugaan pungli yang dilakukan oknum di lingkungan sekolah tidak boleh dianggap sepele.

Baca juga: Sriwijaya Air Buka Rute Makassar–Poso, Mulai Terbang 29 September 2025

Menurut Vebry, praktik semacam ini tidak hanya mencederai nilai-nilai keadilan dalam dunia pendidikan, tetapi juga mencoreng fungsi sekolah sebagai ruang pembentukan karakter generasi muda.

“Pungli di sekolah bukan hanya soal uang recehan, tetapi soal mental rakus dan kebobrokan moral,” tegas Vebry kepada TribunPalu.com, Senin (1/9/2025).

Vebry mengkritik keras pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ini, terutama jika ada indikasi keterlibatan oknum di lingkup Dinas Pendidikan.

Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah pendidikan.

Sejumlah orang tua siswa sebelumnya mengaku dimintai uang hingga konsumsi dengan dalih “pelicin” agar anak mereka bisa diterima di SMKN 2 Palu.

Baca juga: Daftar 9 Nama Korban Meninggal dalam Aksi Unjuk Rasa DPR, Sopir Ojol Dandi Jadi Salah Satunya

Nominal yang diminta pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga hampir satu juta rupiah.

“Kalau dibiarkan, sekolah tidak lagi menjadi tempat mencetak generasi cerdas. Sekolah bisa berubah jadi pasar gelap yang memperdagangkan mimpi anak bangsa,” ujar Vebry.

Ia juga mendesak Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah untuk mengambil langkah konkret.

Menurutnya, tindakan tegas sangat diperlukan, bukan sekadar imbauan normatif.

“Tidak ada alasan, tidak ada kompromi. Oknum yang terbukti meminta atau menerima uang dari orang tua siswa harus segera dicopot,” katanya.

Selain itu, Vebry menilai bahwa dugaan pungli ini tidak cukup diselesaikan secara administratif.

Ia meminta aparat penegak hukum segera turun tangan jika ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.

Baca juga: Aksi Demo di Banggai Berjalan Aman, Kapolres: Terima Kasih

“Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, tapi bisa menjadi tindak pidana. Penegakan hukum penting untuk memulihkan marwah pendidikan kita,” tutupnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik, dan masyarakat menanti langkah nyata dari pihak Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah maupun aparat hukum untuk menuntaskan persoalan ini secara transparan dan adil.

SMKN 2 PALU 

SMK Negeri 2 Palu adalah salah satu sekolah menengah kejuruan terkemuka yang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. 

Sekolah ini berlokasi di Jalan Setia Budi Nomor 58, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur. 

Berdiri sejak tanggal 8 Mei 1966, SMKN 2 Palu berada di bawah naungan Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Saat ini, sekolah tersebut memiliki akreditasi A berdasarkan keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2019.

SMKN 2 Palu dikenal memiliki jumlah siswa yang cukup besar, mencapai sekitar 1.400 lebih siswa, dengan didukung oleh lebih dari 100 orang tenaga pendidik dan kependidikan.

Baca juga: DPRD Donggala Buka Masa Sidang III, Bupati Tekankan Evaluasi dan Arah Baru Pembangunan

Sekolah ini menempati lahan seluas hampir 12 ribu meter persegi dan memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk ruang kelas yang baik, akses listrik dari PLN, dan dukungan jaringan internet.

Di lingkungan pendidikan vokasi, SMKN 2 Palu menonjol karena aktif menjalin kerja sama dengan berbagai mitra industri dan lembaga pemerintah. Siswa-siswinya didorong untuk siap menghadapi dunia kerja melalui program magang, pelatihan, serta kegiatan pengembangan keterampilan. 

Salah satu contohnya adalah program persiapan magang ke Jepang, kunjungan ke instansi pemerintahan seperti Kemenkum, serta layanan pembuatan KTP digital langsung di sekolah. 

Sekolah ini juga rutin mengadakan kegiatan seperti jalan santai, bakti sosial, dan perayaan ulang tahun sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah. (*)