Aksi Penyintas Bencana di DPRD Palu, Hunian dan Program Ekonomi Jadi Tuntutan Utama

Ringkasan Berita:

• Penyintas bencana 2018 yang saat ini bermukim di Hutan Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kota Palu, menuntut pembangunan hunian layak yang hingga kini belum terealisasi.
• Selain hunian, mereka juga menuntut kedaulatan program ekonomi bagi penyintas dan nelayan Teluk Palu, serta realisasi program CSR dari perusahaan tambang di wilayah tersebut.
• Massa aksi mengkritik arah pembangunan Kota Palu dianggap tidak mengutamakan kebutuhan mendesak masyaraka.

TRIBUNPALU.COM, PALU – Sejumlah penyintas bencana yang kini bermukim di kawasan Hutan Kota Palu berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Palu, Jl Moh Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selasa (10/2/2026).

Para penyintas sebelumnya tinggal di kawasan Pantai Talise, mendesak pemerintah untuk segera membangun hunian layak bagi mereka.

Aksi ini dipimpin oleh Muhammad Raslin bersama Agussalim dari LBH Rakyat, dengan massa yang diperkirakan mencapai 50 orang.

Baca juga: Aksi Penyintas Bencana di DPRD Palu, Hunian dan Program Ekonomi Jadi Tuntutan Utama

Mereka membawa spanduk tuntutan dan menggunakan satu unit mobil pikap berwarna hitam yang dilengkapi dengan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Muhammad Raslin dalam orasinya menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah pembangunan hunian layak bagi penyintas bencana yang hingga kini masih tinggal di kawasan Huntap (Hunian Tetap).

“Mereka ini penyintas bencana 2018 yang dulu tinggal di Kota Palu. Sekarang terpaksa hidup di Huntap. Tuntutan utama kami jelas, pemerintah harus segera membangun hunian layak bagi penyintas,” tegasnya.

Raslin juga mengkritik arah pembangunan Kota Palu dinilai belum mengutamakan kebutuhan mendesak masyarakat.

Baca juga: Rans Nusantara, Dejan FC dan PSGC Ciamis Lolos Liga 2 Championship Musim 2026-2027

Ia menyebutkan bahwa anggaran justru banyak dialokasikan untuk pembangunan yang tidak terlalu prioritas, seperti pembangunan Patung Garuda senilai Rp2 miliar dan Patung Kuda senilai Rp5 miliar, sementara pembangunan hunian penyintas masih tertunda.

Setelah sekitar satu jam berorasi, massa aksi dipersilakan masuk oleh Sekretariat DPRD Kota Palu untuk berdiskusi lebih lanjut di Ruang Sidang Utama. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu, Rico At Djanggola, bersama anggota DPRD lainnya, seperti Ratna Mayasari Agan, Rini Haris, Rustia Tompo, Alfian Chaniago, dan Nanang.

Audiensi saat ini masih berlangsung saat berita ini dibuat.

Baca juga: 800 ASN Ikuti Retret Nasrani, Gubernur Sulteng Dorong Birokrasi Berintegritas

Aksi unjuk rasa ini menunjukkan kepedulian dan perjuangan penyintas bencana untuk mendapatkan hak dasar mereka berupa hunian yang layak, serta peningkatan kualitas hidup melalui program ekonomi dan sosial yang lebih konkret.(*)