200 Tenaga Honorer Donggala Perjuangkan Hak di Komnas HAM Sulteng

Ringkasan Berita:

• Sekitar 200 tenaga honorer Kabupaten Donggala mendatangi Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah didampingi LBH Rakyat untuk memperjuangkan hak mereka.
• Para honorer meminta surat kronologis hasil pertemuan Komnas HAM dengan Pemkab Donggala sebagai pelengkap berkas pengaduan ke Ombudsman RI Perwakilan Sulteng.
• Kehadiran para honorer menjadi bentuk perjuangan agar persoalan status dan hak tenaga honorer di Kabupaten Donggala segera mendapat perhatian dan kepastian.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Ratusan tenaga honorer Kabupaten Donggala mendatangi Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah, Senin (25/5/2026).

Kedatangan mereka didampingi oleh LBH Rakyat untuk memperjuangkan hak tenaga honorer yang hingga kini masih diperjuangkan.

Pantauan TribunPalu.com di lokasi, sejak pukul 10.00 Wita halaman Kantor Komnas HAM Sulteng dipenuhi para honorer yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Donggala.

Baca juga: Honorer Donggala Jemput Bola Perjuangkan Status Paruh Waktu hingga ke Kementerian

Mereka membawa berbagai dokumen pendukung, seperti SK pengangkatan, surat penempatan, hingga slip gaji untuk melengkapi proses pengaduan.

Para honorer meminta Komnas HAM Sulteng menerbitkan surat keterangan kronologis hasil pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Donggala terkait persoalan tenaga honorer.

Diketahui sebelumnya, pihak Komnas HAM Sulteng telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Donggala mengenai tuntutan para honorer.

Sekitar 200 tenaga honorer terlihat memenuhi area kantor, mulai dari halaman depan, ruang pelayanan, hingga ruang rapat.

Karena kapasitas ruangan terbatas, sebagian peserta tampak duduk di halaman kantor sambil menunggu giliran pengurusan berkas.

Baca juga: Polisi Ciduk Terduga Pelaku Penganiayaan Tewaskan Pekerja Asing di Kawasan Industri Morowali

Meski dipadati massa, suasana di lokasi tetap berlangsung tertib dan kondusif.

Perwakilan LBH Rakyat, Agussalim, mengatakan dokumen yang sedang dilengkapi nantinya akan diserahkan ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah.

"Berkas SK, penempatan dan slip gaji yang diberikan itu masih mentah, makanya dilengkapi dengan kronologis pertemuan Komnas HAM dengan Pemerintah Kabupaten Donggala untuk disetor ke Ombudsman," kata Agussalim.

Menurutnya, surat kronologis tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengaduan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer di Kabupaten Donggala.

Baca juga: Kecamatan Banawa Donggala Dukung Turnamen Sepak Bola U-15 PS Jati Indah

Para honorer berharap langkah yang mereka tempuh dapat mendorong pemerintah memberikan perhatian dan kepastian terkait status serta hak mereka sebagai tenaga honorer.(*)