TAG
Komnas HAM
-
Penahanan tersebut menuai sorotan karena diduga tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam KUHP.
6 hari lalu
-
Adapun jenis hak yang paling banyak dilaporkan berkaitan dengan hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, dan hak untuk hidup.
Selasa, 30 Desember 2025
-
Peristiwa tersebut dinilai menjadi bukti nyata lemahnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang telah lama beroperasi.
Senin, 29 Desember 2025
-
Diketahui, kasus ini bermula dari laporan MY terkait dugaan penipuan pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan melalui media elektronik.
Jumat, 19 Desember 2025
-
Tim gabungan lintas unit kerja itu melakukan peninjauan kondisi korban bencana di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh, Selasa (9/12/2025).
Rabu, 10 Desember 2025
-
Penciutan konsesi dan penyerahan sebagian lahan kepada WPR dinilai sebagai langkah konkret meredam konflik berkepanjangan.
Minggu, 7 Desember 2025
-
Dalam pertemuan itu, Kompolnas dan Komnas HAM Sulteng membahas beberapa poin penting.
Jumat, 21 November 2025
-
Keberatan tersebut disampaikan melalui Keterangan Pers Nomor 64/HM.00/X/2025 yang diterima TribunPalu.com, Rabu (19/11/2025).
Kamis, 20 November 2025
-
Kepala Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Livand Breemer, menyebut praktik eksploitasi sejumlah perusahaan sudah melampaui batas kewajaran.
Sabtu, 15 November 2025
-
Sebelumnya, Aji Kurniawan mengaku merasa tidak aman dan diburu oleh orang tak dikenal setelah dirinya menjadi sorotan publik.
Minggu, 9 November 2025
-
Kepala Kantor Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, menyampaikan keprihatinan atas keberadaan aparat Kepolisian dan TNI.
Sabtu, 8 November 2025
-
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai aktivitas penambangan di kawasan Poboya, Kota Palu.
Kamis, 30 Oktober 2025
-
Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyoroti pentingnya perlindungan anak dan upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif.
Rabu, 15 Oktober 2025
-
Komnas HAM juga menilai Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum serius menangani akar persoalan tambang rakyat di Poboya.
Senin, 13 Oktober 2025
-
Jasmin mengatakan bahwa pihak melalui satgas PKA akan mengundang seluruh pihak terkait dengan kasus tersebut.
Kamis, 31 Juli 2025
-
Livand Breemer mengatakan bahwa telah mengirimkan surat kepada kedua perusahaan yang berada di Kabupaten Tolitoli.
Kamis, 31 Juli 2025
-
Kepala Perwakilan Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, mengatakan telah membentuk tim investigasi hingga memanggil berbagai pihak terlibat.
Minggu, 27 Juli 2025
-
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya untuk memperku
Selasa, 8 Juli 2025
-
Marwan meminta Pemerintah Provinsi Sulteng untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat Kabupaten Tolitoli dan memberlakukan moratorium.
Selasa, 1 Juli 2025
-
Dalam rapat tersebut, Saurlin menegaskan pentingnya sinergi antara Komnas HAM dan Satgas PKA untuk mempercepat penanganan konflik agraria di Sulawesi
Selasa, 24 Juni 2025
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved