Aksi di Depan DPRD Sulteng, Mahasiswa Protes Kenaikan BBM, Harga Pangan hingga Desak Stop MBG

Ringkasan Berita:

• Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi WIR menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Sulawesi Tengah dengan membawa 10 tuntutan kepada pemerintah.
• Massa aksi menolak pengesahan UU TNI-Polri, kenaikan BBM dan harga pangan, serta mendesak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Mahasiswa juga meminta evaluasi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintahan Sulawesi Tengah.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Waktu Gerakan Indonesia Revolusi (WIR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Senin (15/6/2026).

Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 Wita itu diikuti sekitar 100 mahasiswa dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi, di antaranya Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, FSPIM, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai perlu dievaluasi.

Baca juga: Berawal dari Juara 2 Tingkat Kecamatan, Muhammad Athala Kini Jadi Juara MTQ Provinsi Sulteng

Koordinator lapangan aksi, Galang, mengatakan unjuk rasa digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya pengesahan Undang-Undang TNI dan Polri.

"Karena kita bisa lihat yang terjadi dimana aparat TNI-Polri bisa menduduki jabatan sipil," katanya kepada awak media.

Selain itu, mahasiswa juga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Menurut Galang, kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut dinilai membebani keuangan negara dan perlu dievaluasi.

Aksi yang mengusung tema perjuangan bersama demi mewujudkan keadilan sosial dan perubahan yang berpihak kepada rakyat itu turut membawa 10 tuntutan.

Selain revisi Undang-Undang Polri dan TNI, mahasiswa juga menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPR, meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Mereka juga mendesak pemerintah memberikan hak-hak guru honorer, menjadikan pendidikan sebagai prioritas negara, menstabilkan nilai rupiah, menghentikan pemborosan APBN, serta mengevaluasi jalannya pemerintahan di Sulawesi Tengah.

Baca juga: Jagokan Argentina, Warga Boyaoge Habiskan Rp1 Juta untuk Pasang Belasan Bendera Piala Dunia 2026

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap DPRD Sulawesi Tengah dapat menerima dan meneruskan seluruh aspirasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.(*)