Update soal Laporan Dugaan Suap yang Diusut KPK, Nikita Mirzani Ngaku Sudah Terima Surat Panggilan

TRIBUNPALU.COM - Nikita Mirzani mengatkan bahwa laporannya mengenai dugaan suap aparat penegak hukum telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nikita mengaku baru saja menerima surat panggilan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.

Panggilan itu bertujuan untuk mengambil keterangan Nikita terkait laporannya beberapa waktu lalu.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kriminalisasi dan adanya praktik suap dalam proses hukum yang menjeratnya.

"Aku baru dapet surat dari KPK kalau dipanggil untuk diambil keterangannya," kata Nikita Mirzani usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025) dikutip dari Tribunnews.

Surat panggilan dari KPK itu tiba di rumah Nikita pada Kamis (2/10/2025).

Pengakuan ini disampaikan Nikita usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca juga: P2KB Donggala Gencarkan Program DASHAT dan GENTING Tekan Angka Stunting

Meski saat ini berstatus tahanan, Nikita memastikan dirinya siap menghadapi proses pemeriksaan.

"Siap dong, siap (untuk menjalani pemeriksaan)," tegasnya.

Nikita menduga pemeriksaan akan dilakukan di rutan tempat ia ditahan.

"Biasanya kalau lagi ditahan, biasanya orangnya ke rutan," ucapnya.

Nikita Mirzani Curiga Terjadi Suap

Laporan ke KPK ini didasarkan pada kecurigaan Nikita adanya pengondisian aparat hukum.

Ia menuding ada praktik suap yang melibatkan pihak pelapor, Reza Gladys, beserta keluarganya.

Dalam sidang belum lama ini, Nikita Mirzani sempat memutar rekaman suara yang ia klaim sebagai bukti.

Rekaman dan tangkapan layar percakapan itu diduga kuat membicarakan upaya pengondisian JPU dan majelis hakim.

"Saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara percakapan," beber Nikita dalam persidangan.

"Yang mana Reza Gladys atau keluarganya sangat patut diduga telah mengatur jaksa penuntut umum dan majelis hakim," kata Nikita dalam sidang.

Nikita juga menduga adanya upaya menjaga dan mengondisikan aparat penegak hukum agar proses hukumnya tidak fair.

"Patut diduga telah mengkondisikan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia serta patut diduga telah menjaga JPU maupun majelis hakim yang mulia," ujarnya.

Ketua Majelis Hakim, Kairul Saleh, telah menanggapi tudingan serius tersebut.

Hakim Kairul menegaskan bahwa majelis hakim tidak memiliki tendensi apapun dan tidak ada transaksional.

"Sejak awal sudah majelis mengingatkan. Kalau memang ada yang menghubungi majelis, silakan dilaporkan, kan begitu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, majelis tidak ada tendensi apapun, tidak ada transaksional," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap dugaan pelanggaran hukum dilaporkan melalui jalur resmi.

KPK kini mengusut dugaan transaksional dalam proses peradilan yang diadukan oleh Nikita Mirzani.

Pemanggilan Nikita ini menandai tindak lanjut resmi KPK atas laporan tersebut.(*)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com