Kata Marissya Icha soal Kabar Inara Rusli Cabut Laporan hingga Damai dengan Insanul Fahmi

TRIBUNPALU.COM - Kabar mengenai Inara Rusli mencabut laporan terhadap Insanul Fahmi ditanggapi mantan tim kuasa hukumnya, Marissya Icha.

Sebelumnya, isu perdamaian keduanya mencuat setelah Insanul Fahmi melakukan jumpa pers dan mengklaim masalahnya dengan Inara telah selesai.

Marissya Icha, yang sebelumnya mendampingi Inara sebagai tim kuasa hukum dari Persia & Co, akhirnya memberikan tanggapan.

Marissya menegaskan posisi hukumnya yang sudah tidak lagi berkaitan dengan sang artis.

Ia menjelaskan bahwa terhitung sejak 15 Desember 2025, pihaknya telah resmi menarik diri sebagai kuasa hukum Inara.

Keputusan tersebut membuat Marissya dan tim tidak lagi memiliki kewenangan tentang langkah hukum yang diambil Inara, termasuk isu pencabutan laporan polisi.

Baca juga: Wali Kota Palu dan Forkopimda Tinjau Gereja-gereja untuk Pastikan Ibadah Natal 2025

“Kami sudah tidak tahu, karena per tanggal 15 Desember kami sudah tidak lagi menjadi kuasa hukumnya,” ujar Marissya Icha di kawasan Pluit Jakarta Utara, belum lama ini.

Walaupun sebelumnya, Marissya mengaku memang sempat mendengar soal adanya niat pencabutan laporan.

“Dengar-dengar sih ada, tapi semenjak kami tidak lagi menjadi kuasa hukumnya, kami sudah tidak update,” lanjutnya.

Marissya juga meluruskan bahwa mundurnya Persia & Co tidak berkaitan langsung dengan ada atau tidaknya pencabutan laporan polisi. 

Ia menegaskan, keputusan menarik diri murni karena perbedaan pandangan dan prinsip antara klien dan tim kuasa hukum.

“Bukan mengganti kuasa hukum, tapi kami yang menarik diri,” tegasnya.

Baca juga: Pasang Badan untuk Istri Siri, Insanul Fahmi Bongkar Fakta Soal Kabar Inara Rusli Hamil

Terkait proses hukum yang telah berjalan, Marissya menjelaskan bahwa tugas tum kuasa hukum Inara telah selesai pada tahap pendampingan pelaporan. 

Timnya mendampingi Inara Rusli saat membuat laporan polisi di Bareskrim Polri pada 26 November 2025 serta di Polda Metro Jaya pada 1 Desember 2025, sesuai dengan keterangan dan permintaan klien saat itu.

“Kalau soal nasib laporan-laporannya, ya lanjut saja. Kita punya hukum negara,” ucap Marissya.