Banjir Bandang Malino Ungkap Lemahnya Pengawasan Tambang di Morowali Utara Sulteng

TRIBUNPALU.COM - Banjir bandang menerjang Desa Malino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Rabu (20/8/2025), kembali menyingkap persoalan klasik yang belum terselesaikan di Sulawesi Tengah.

Peristiwa ini menjadi tamparan keras terhadap sistem pengawasan lingkungan hidup dan pertambangan di daerah tersebut.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang meninjau langsung lokasi terdampak, secara tegas memerintahkan penghentian seluruh aktivitas pertambangan di wilayah itu hingga perusahaan bertanggung jawab atas bencana yang terjadi.

Baca juga: PGRI Palu Tegaskan Komitmen Kawal Kesejahteraan dan Kepastian Status Guru

“Semua aktivitas tambang saya minta dihentikan sampai perusahaan benar-benar bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat yang terus menjadi korban,” ujar Anwar Hafid.

Minimnya Evaluasi dan Pengawasan Berkala

Dalam banyak kasus serupa, perusahaan tambang kerap mengabaikan kewajiban lingkungan seperti perawatan infrastruktur tambang, pengelolaan limbah, dan pemulihan lahan.

Tanpa pengawasan ketat dan evaluasi berkala dari instansi terkait, kelalaian seperti jebolnya jalan hauling bisa berujung pada bencana besar.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dengan bantuan logistik. Ia meminta agar perusahaan tidak lepas tangan dan segera hadir memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat terdampak.

Baca juga: Ketua PGRI Palu Imbau Guru Tak Terprovokasi Video Sri Mulyani

Pemprov Sulteng juga berkomitmen memperkuat sistem pengawasan tambang, termasuk dengan mengevaluasi ulang izin-izin yang selama ini diberikan di wilayah rawan bencana.

Dampak Lingkungan saat Banjir di Morowali Utara

Dampak paling menonjol dari bencana di Morowali Utara, khususnya banjir bandang, adalah kerusakan lingkungan yang masif.

Pencemaran Lingkungan: Banjir bandang sering kali membawa lumpur pekat dan material sisa pertambangan yang mencemari sungai dan air bersih.

Hal ini mengganggu ekosistem air dan mengancam kesehatan masyarakat.

Deforestasi dan Erosi: Para aktivis lingkungan menduga bahwa deforestasi dan kerusakan lingkungan di wilayah hulu, terutama akibat aktivitas pertambangan, menjadi faktor utama yang memperparah bencana banjir dan longsor.

Degradasi Tanah: Arus deras banjir mengikis lapisan tanah subur, menyebabkan erosi dan menurunkan kualitas tanah untuk pertanian.

Pemerintah daerah dan pihak terkait telah melakukan berbagai upaya penanganan darurat, seperti evakuasi dan pendataan korban, namun langkah mitigasi jangka panjang, terutama terkait pengawasan lingkungan dan aktivitas industri, sangat diperlukan untuk mencegah bencana serupa di masa depan.(*)