Wagub Sulteng Buka Rembuk Nelayan, Dorong Kesejahteraan Lewat Program Berani Tangkap Banyak

TRIBUNPALU.COM - Wakil Gubernur Reny A Lamadjido secara resmi membuka Rembuk Nelayan dan Rapat Kerja Teknis Perikanan Tangkap se-Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah II Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sulawesi Tengah. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Sya Hotel Palu, Jl Cik Ditiro, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sabtu (23/8/2025).

Dalam sambutannya, Wagub Reny menyampaikan apresiasi kepada DPP dan DPD HNSI yang telah menginisiasi pertemuan tersebut.

Ia pun menekankan pentingnya menghadirkan solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Kehidupan nelayan tidaklah mudah. Karena itu pemerintah hadir melalui Program Berani Tangkap Banyak sebagai upaya mendorong nelayan agar lebih sejahtera dan makmur. Dukungan teknologi, termasuk penggunaan GPS, harus dimanfaatkan,” ujar Wagub Reny.

Baca juga: Dana Transfer ke Daerah 2026 untuk Sulteng Terpangkas Hingga Rp 771 Miliar

Ketua DPD HNSI Sulteng Syarifudin Hafid menegaskan HNSI merupakan organisasi berbasis nelayan dan nonpolitik.

Ia menyoroti kondisi kesejahteraan nelayan Sulteng yang masih tertinggal dibandingkan provinsi tetangga seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan visi bersama serta dukungan sarana dan prasarana modern. 

“HNSI harus menjadi rumah besar nelayan, tempat berjuang bersama sekaligus tonggak utama membangun masa depan perikanan dan kelautan yang lebih baik,” ujar Syarifuddin Hafid.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulteng Moh Arif Latjuba melaporkan jumlah nelayan di provinsi ini mencapai 94.887 orang, dengan produksi perikanan tangkap pada 2024 hampir menyentuh 300 ribu ton.

Ia menambahkan, program BERANI Tangkap Banyak merupakan bagian dari BERANI Makmur yang membutuhkan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan.

“Kami telah memulai program bantuan Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal di atas 12 mil laut, serta mengembangkan konsep Smart Fishing bagi kelompok nelayan,” pungkasnya.

Baca juga: Smartfren Hadir di Kota Palu, Beri Kemudahan Internet dengan Promo Kuota Unlimited Suka-Suka

Di penghujung acara, Wagub Reny menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan nelayan dari PPI Ogoamas, PPI Donggala, PPI Ogotua, dan PPI Ampana.

Turut hadir Ketua Umum DPP HNSI diwakili Wakil Ketua Umum Agus Suherman, Sekjen DPP HNSI Lydia Assegaf, Wakil Gubernur Papua Selatan selaku Ketua HNSI Provinsi Papua Selatan, Dirjen Perikanan Tangkap diwakili Kepala Pelabuhan Nusantara, Unsur Forkopimda Sulteng, dan akademisi.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) adalah organisasi massa, profesi, dan fungsional yang mewadahi nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia.

HNSI didirikan pada 21 Mei 1973 sebagai hasil konsensus nasional dari berbagai organisasi nelayan yang ada saat itu.

Sebagai organisasi yang independen dan non-partisan, HNSI memiliki beberapa tujuan dan peran utama.

• Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Nelayan: HNSI berjuang untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan hidup nelayan, baik secara fisik maupun mental. Organisasi ini menyuarakan aspirasi nelayan kepada pemerintah, seperti isu subsidi BBM, penyederhanaan izin penangkapan, hingga bantuan modal dan sarana.
• Pembinaan dan Pemberdayaan: HNSI berfungsi sebagai wadah pendidikan dan pelatihan bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir mereka agar dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
• Menjadi Jembatan Penghubung: Organisasi ini berperan sebagai penghubung antara nelayan dengan pemerintah atau pihak-pihak lain untuk menyelesaikan masalah yang timbul. HNSI juga menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi nelayan di berbagai forum, baik di tingkat lokal maupun nasional.
• Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional: HNSI turut serta dalam menyukseskan pembangunan kelautan dan perikanan. Contohnya, HNSI mendukung program-program pemerintah seperti percepatan pembentukan desa nelayan dan kolaborasi untuk mitigasi perubahan iklim.(*)