Advokat Rakyat Dampingi Mahasiswa Diamankan Polisi Saat Aksi Tolak Pajak di Palu

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Advokat Rakyat, Agussalim, mendampingi mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) yang sempat diamankan aparat Polresta Palu dalam aksi penolakan kenaikan pajak di depan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (25/8/2025).

Mahasiswa tersebut diketahui bernama Moh. Baim, dari Fakultas Pertanian Untad. 

Ia diamankan saat aksi massa berlangsung di Jalan Samratulangi, Palu Timur.

“Mendampingi mahasiswa yang sempat diamankan Polres Palu, Kawan Moh. Baim Fakultas Pertanian Untad massa aksi tadi siang di DPRD Provinsi Sulawesi,” ujar Agussalim kepada TribunPalu.com.

Menurutnya, mahasiswa tersebut sudah dipulangkan setelah dilakukan pendampingan hukum.

Baca juga: Menjelang Maulid Nabi 1447 H, Penjual Hiasan Telur Marak di Jl Sis Al Jufri Palu

“Sudah bisa membawa pulang, kami dari elemen demokrasi masih terus mau mengatakan perlawanan terhadap ketidakadilan rezim penguasanya,” tambahnya.

Aksi sendiri berlangsung sejak pukul 11.00 Wita dan berakhir ricuh menjelang malam. 

Aparat kepolisian menurunkan pasukan anti huru hara, water canon, serta menembakkan gas air mata setelah massa melakukan perlawanan dengan lemparan batu dan petasan.

Massa aksi menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pajak makan dan minum 10 persen di Kota Palu, disertai 10 tuntutan turunan lainnya.

Kronologi Demo

Pada 25 Agustus 2025, Kota Palu menjadi pusat aksi demonstrasi besar yang melibatkan ribuan mahasiswa dan masyarakat. Aksi ini dipusatkan di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah, di Jalan Sam Ratulangi, dan berlangsung dari sekitar pukul 11.00 WITA hingga malam hari.

Peserta aksi didominasi oleh mahasiswa dari Universitas Tadulako, tergabung dalam aliansi yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kota Palu.

Demonstrasi ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut-sebut meningkat hingga seribu persen.

Selain itu, pajak makan dan minum sebesar 10 persen juga menjadi sorotan utama, yang dinilai membebani rakyat kecil. Namun, aksi ini tak hanya soal pajak daerah.

Para peserta juga mengusung tuntutan-tuntutan nasional, seperti pembubaran DPR RI, penolakan RKUHP, evaluasi terhadap aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan, penolakan revisi sejarah nasional, serta desakan untuk meningkatkan lapangan kerja, jaminan sosial bagi perempuan dan anak, kenaikan gaji guru, dan evaluasi program makan bergizi gratis (MBG).

Baca juga: Mangkir di Sidang, Gugatan Cerai Pratama Arhan terhadap Azizah Salsha Diputus Verstek

Situasi mulai memanas ketika massa mendesak masuk ke dalam area DPRD, menyebabkan delapan bagian pagar gedung tersebut roboh.

Bentrokan tak terhindarkan antara demonstran dan aparat keamanan, terutama sekitar pukul 15.00 WITA.

Aparat kemudian membalas dengan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa yang dinilai mulai anarkis.

Suasana semakin tegang karena tidak ada satu pun pimpinan DPRD muncul untuk menemui massa, sehingga kemarahan peserta aksi semakin memuncak.

Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh, namun juga menunjukkan kuatnya solidaritas publik terhadap isu-isu kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Demonstrasi ini menjadi sinyal bahwa keresahan terhadap kebijakan pemerintah, baik lokal maupun nasional, masih menyala dan siap meledak kapan saja jika tak ada ruang dialog yang sehat. (*)