Kebijakan Kenaikan Pajak Dikecam, Rakyat Palu Turun ke Jalan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kota Palu Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jl Samratulangi, Palu Timur, Sulawesi Tengah Senin (25/8/2025).

Dalam aksinya, massa membawa berbagai tuntutan mulai dari isu lokal hingga nasional. 

Dua isu utama di tingkat daerah yang disuarakan adalah pembatalan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 1000 persen serta evaluasi pajak UMKM 10 persen di Kota Palu.

Selain itu, massa juga mengusung 10 isu turunan yang lebih luas. 

Di antaranya menolak RKUHP, mendesak pembubaran DPR, mengevaluasi seluruh aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah, dan menyoroti alih fungsi lahan ke pertambangan.

Mereka juga menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak penulisan ulang sejarah Indonesia, menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan, serta mendesak adanya jaminan sosial untuk perempuan dan anak.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Banggai Ingatkan Keterlambatan Dokumen KUPA PPASP Tak Terulang

Isu kesejahteraan rakyat tidak luput dari perhatian.

Massa menuntut kenaikan gaji guru serta evaluasi program MBG yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Koordinator lapangan aksi dipimpin Ozii dari Universitas Tadulako, dengan wakorlap Alam (UIN Datokarama), Ahmad (Unisa Palu), dan Ebby (Untad). Sementara jenlap berasal dari masing-masing fakultas peserta aksi.

Massa datang dengan mobil sound milik LBH Sulteng, panflet BEM Hukum, serta berbagai spanduk tulisan pilox yang dibuat mahasiswa dari tiap universitas sesuai tuntutan mereka.

Aksi ini, menurut aliansi, adalah bentuk akumulasi keresahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Kronologi Demo

Aksi unjuk rasa berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Senin, 25 Agustus 2025, mulai sekitar pukul 11.00 WITA dan berakhir setelah dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian sekitar pukul 18.30 WITA.