Warga Segel Kantor Desa Bambalemo

Warga Segel Kantor Desa Bambalemo Parigi Moutong Sulteng, Tuntut Kepala Desa Mundur

Kepala Desa jarang masuk kantor, sehingga berbagai urusan dan kebutuhan administrasi masyarakat terbengkalai.

|
Penulis: Abdul Humul Faaiz | Editor: Fadhila Amalia
Faaiz/TribunPalu
KANTOR DESA BAMBALEMO DISEGEL - Puluhan warga Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, kembali melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa pada Senin (25/8/2025). 

TRIBUNPALU.COM - Puluhan warga Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali melakukan penyegelan kantor desa, Senin (25/8/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja Kepala Desa Susanto yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sekitar 40 warga terlihat memblokade pintu utama kantor desa dengan memasang palang kayu, sebagai simbol kekecewaan terhadap kepemimpinan desa yang dianggap tidak responsif.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, tapi tidak pernah dihiraukan,” ujar Ma’ruf, salah satu tokoh masyarakat.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kades Bambalemo Jarang Datang Kantor, Warga Kembali Segel Kantor Desa

Menurutnya, Kepala Desa jarang masuk kantor, sehingga berbagai urusan dan kebutuhan administrasi masyarakat terbengkalai.

“Kalau pemimpin jarang hadir, bagaimana mau mengurus desa?” lanjutnya.

Selain itu, warga juga mempersoalkan pengelolaan Dana Desa tahun 2023–2024 yang dinilai tidak transparan.

Mereka menduga anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya.

“Kami ingin ada transparansi, supaya semua jelas dan masyarakat ikut mengawasi,” tegas Ma’ruf.

Aksi penyegelan kantor desa ini disebut bukan kali pertama dilakukan.

Namun, hingga saat ini, belum ada perubahan nyata dari pihak pemerintah desa.

“Kami lelah menunggu, sekarang tuntutan kami hanya satu: Kepala Desa mundur,” tegasnya.

Warga menyatakan akan terus mempertahankan penyegelan hingga ada tindakan nyata dari pemerintah atau Kepala Desa membuka diri terhadap aspirasi warganya. 

Baca juga: Gubernur Sulteng Dorong Daerah Berani Lindungi Lingkungan: Jangan Tutup Mata

Mereka menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah upaya mempertahankan hak sebagai warga yang menginginkan pelayanan publik yang baik.

“Kami hanya ingin pemimpin yang bisa bekerja untuk rakyatnya,” tutup Ma’ruf.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved