Pemkab Buol Terima Sertifikat Lahan Sekolah Rakyat dari BPN

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Kabupaten Buol resmi menerima sertifikat lahan Sekolah Rakyat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPN Buol Mardianto kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Syarif Pusadan mewakili Bupati Buol.

Sertifikat ini diterbitkan setelah melalui sejumlah tahapan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Penerbitan sertifikat menandai langkah penting Pemkab Buol dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan, khususnya program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Respons Santai Vidi Aldiano Soal Tudingan Pakai Wig: Gue Gak Sesakit Itu

Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPN Buol dan Satgas Sekolah Rakyat atas kerja keras menyiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, hari ini sertifikat Sekolah Rakyat sudah diserahkan. Ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Buol dalam mendukung program nasional Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan,” ujar Bupati.

Kepala BPN Buol, Mardianto menegaskan pihaknya siap mendukung penuh berbagai program pemerintah daerah yang selaras dengan kepentingan masyarakat.

“Kami berharap dengan terbitnya sertifikat ini, pembangunan Sekolah Rakyat di Buol dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ucapnya.

Dengan adanya sertifikat tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Buol diproyeksikan segera berjalan.

Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat pendidikan alternatif sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Gagas Transformasi Layanan Pertanahan: Fokus pada Efisiensi Birokrasi

Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang termasuk dalam desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).