Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Temui DPRD Palu, Pertanyakan Efektivitas dan Anggaran Bus Trans Palu

Laporan Mahasiwa Magang TribunPalu.com, Adrhyan

TRIBUNAPALU.COM  - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu mengunjungi DPRD Palu.

Mereka menyampaikan keberatan dan pengaduan mengenai polemik keberadaan dan pengelolaan Bus Trans Palu kepada anggota DPRD Palu. 

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran dan efektivitas program tersebut.
  
Gerakan ini dipimpin oleh Ketua Umum Aminudin dan Sekretaris Umum Moh Naim Muttaqim. 

Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Palu yang berlokasi di Jl. Muhammad Hatta, Kecamtan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah.

Baca juga: PDIP Tegaskan Komitmen Rakyat di Paripurna DPRD Sigi, Empat Perda Baru Disahkan

IMM mempertanyakan besar biaya operasional Bus Trans Palu yang mencapai sekitar 1,8 miliar rupiah per bulan dari 24 unit bus.

Mereka menilai penggunaan dana tersebut perlu diawasi agar tidak terjadi pemborosan dan ada manfaat nyata bagi masyarakat.
 
IMM menyampaikan bahwa keberadaan bus Trans Palu saat ini tidak didasarkan pada kajian yang matang dan visualisasi yang jelas kepada masyarakat.

"Kami menilai program ini tergesa-gesa dan tidak memiliki urgensi yang mendesak, sehingga menimbulkan ketidakpuasan," ujar Naim Muttaqim.

Menurut IMM , Bus Trans Palu direncanakan mulai 2024 diduga lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kampanye akhir masa jabatan Walikota.

Baca juga: Menteri P2MI : Kita Akan Buka Jurusan Migran Di Kampus

 Mereka berpendapat bahwa program ini belum siap dan tidak melalui proses riset yang komprehensif, sehingga menimbulkan permasalahan di lapangan.

IMM menyarankan agar dana 1,8 miliar rupiah per bulan dialokasikan untuk program prioritas lain seperti pendidikan.

Mereka memperkirakan dana tersebut mampu membantu sekitar 600 siswa setiap tahun jika dialihkan ke program pendidikan.

Berbagai pihak meragukan efektivitas Bus Trans Palu dalam mengatasi kemacetan dan masalah transportasi di kota. 

IMM menegaskan bahwa program ini belum menunjukkan hasil nyata dan justru menambah beban anggaran tanpa manfaat yang jelas.

Baca juga: DPRD Sigi Tutup Masa Sidang 2024–2025, Bahas Sejumlah Agenda Strategis

IMM menegaskan pentingnya transparansi anggaran dan solusi nyata dari pemerintah daerah.

Mereka meminta DPRD dan Walikota Palu untuk serius menindaklanjuti polemik ini dan memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kami tidak memusuhi pemerintah, tetapi mengingatkan agar program berjalan lebih baik dan bermanfaat. Kami berharap pemerintah mampu memberikan solusi yang konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," ujar Muh Naim Muttaqim. (*)