DPRD Kota Palu Nilai Pemkot Tidak Lakukan Riset Peluncuran Bus Trans

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Alfian Chaniago, menilai Pemerintah Kota Palu tidak melakukan riset sebelum meluncurkan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Palu, Jumat (29/8/2025).

Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu.

RDP itu berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Jl Moh Hatta, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola.

“Saya salut mahasiswa ini, mereka riset dulu. Kalau dengar tadi dari Kabag Hukum, berarti pengadaan bus ini tidak pakai riset. Seharusnya dihitung dulu berapa kebutuhan transportasi,” kata Alfian.

Baca juga: Puluhan Ojol Turut Bersolidaritas Pada Aksi 1000 Lilin di Lapangan Vatulemo

Menurutnya, kewajiban pemerintah memang menyediakan transportasi publik. 

Namun ia menilai manajemen Dinas Perhubungan Palu tidak berjalan baik. 

“DPRD sudah beberapa kali RDP dengan Dishub, mereka tidak mampu jelaskan soal manajemen transportasi,” tegasnya.

Alfian menyebut penerimaan bus Trans Palu sejak Januari hingga Juni 2025 hanya Rp390 juta. 

Sementara biaya operasional mencapai Rp1,8 miliar per bulan. 

“Mending beli bus, jangan disewa. Kontraknya saja dengan PT Bagong Transport,” ujarnya.

Baca juga: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Temui DPRD Palu, Pertanyakan Efektivitas dan Anggaran Bus Trans Palu

Diketahui, Bus Trans Palu dikelola oleh PT Bagong Transport melalui kerja sama dengan Pemkot Palu menggunakan sistem Buy The Service (BTS), Pemkot membayar perkilometer layanan yang disediakan PT Bagong Transport.