Kanwil Kemenkum Sulteng dan Untad Jalin Kerja Sama, Dorong Transformasi Hukum Digital

“Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar untuk menjaga warisan sumber daya alam yang kita miliki. Hal ini tidak hanya demi pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang,” ujar H. Anwar Hafid.

Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut baik kerja sama ini. Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng untuk mendukung penuh kebijakan transformasi hukum yang diusung oleh Kementerian Hukum.

“Kami menyambut baik sinergi dengan Universitas Tadulako. Kerja sama ini akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mempercepat layanan AHU serta Kekayaan Intelektual di Sulawesi Tengah,” kata Renaldy.

Ia menambahkan, digitalisasi layanan adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang modern, responsif, dan bebas dari praktik korupsi. 

"Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat membawa layanan hukum lebih dekat kepada masyarakat, memastikan akses yang mudah dan cepat bagi semua pihak,” imbuh Rakhmat Renaldy.

Kehadiran Gubernur Sulawesi Tengah beserta berbagai unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya turut memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan akademisi dalam mewujudkan sistem hukum yang modern dan berintegritas.(*)