Stevi Papuling : Perempuan di Morowali dan Morut Dibunuh Pembangunan Tak Berpihak

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Perwakilan dari Perempuan Mahardika Palu, Stevi Papuling menyebut bahwa perempuan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Morut) dirampas hak hidupnya oleh perusahaan diwilayah tersebut.

Pernyataan itu ia sampaikan didepan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid dan Wali Kota Palu serta anggota DPRD Sulteng lainnya saat bermediasi di halaman kantor DPRD Sulteng Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah Senin (1/9/2025).

Menurutnya, perempuan di Morowali dan Morowali Utara tidak mendapatkan kesejahteraan karena dirusak oleh pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Sulawesi Tengah Selasa 2 September 2025, BMKG: Palu dan Toli-toli Hujan Ringan

"Bayangkan, setiap tahunnya, 4 kali perempuan menerima kekerasan, kita semua tahu air merupakan sumber utama penghidupan manusia tapi itu semua dirusak dan perempuan di sana (Morowali dan Morowali Utara) merasakan itu," ucap Stevi didepan massa aksi dan para pemimpin daerah.

Ia juga menegaskan bahwa pemimpin daerah adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian yang merampas hak hidup masyarakat di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

"Di depan kita, ada pemimpin yang memebrikan izin pertambangan di sana dengan dalih akan mensejahterakan rakyat, tapi mana buktinya, padahal yang mensejahterakan rakyat adalah buruh dan orang-orang lokal bukan perusahaan," tegas Stevi dengan lantang.

Baca juga: 30 Agenda Diselesaikan, DPRD Donggala Tutup Masa Sidang II dan Mulai Sidang III

Stevi juga meminta kepada pemerintah untuk bertanggung jawab atas aksi kekerasan aparat kepolisian yang menyebabkan kematian salah seorang pemuda bernama Erfalldi dalam aksi penolakan tambang di Kabupaten Parigi Moutong beberapa tahun silam.

"Saya menolak lupa atas kejadian yang menyebabkan kematian Erfaldi, namun pelaku hanya diberi sanksi yang tidak sebanding," jelas Stevi.

Pantauan TribunPalu.com, aksi itu berlangsung damai.

Baca juga: Polres Morowali Bongkar Peredaran Sabu 1 Kg di Bahodopi Sulteng, Disembunyikan dalam Boneka

Beberapa pejabat menemui massa aksi seperti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin, anggota DPRD Sulteng, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid dan Mantan Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura.

Aksi itu dinyatakan selesai pada pukul 15.20 Wita dengan ditandatanginya berita acara diterimanya sejumlah tuntutan massa aksi oleh pihak DPRD Sulteng dan perwakilan mahasiswa dan masyarakat Kota Palu.

Aksi Demo 1 September 2025 di Kota Palu

Pada 1 September 2025, Kota Palu menjadi lokasi unjuk rasa besar yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, dan warga umum.

 Aksi ini berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, di Jalan Sam Ratulangi.

Mereka membawa sejumlah tuntutan, seperti penolakan terhadap kenaikan gaji pejabat, keberatan atas pungutan pajak 10 persen, penolakan RUKHUP, serta evaluasi terhadap izin-izin pertambangan di daerah.

Massa aksi mulai berkumpul sejak pagi hari dan terus berdatangan hingga siang.

Sekitar pukul 11.25 WITA, Aliansi Rakyat dan Mahasiswa tiba dan ikut menyuarakan aspirasi mereka.

Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat dari sekitar 1.273 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas pemadam kebakaran.

Kepolisian menegaskan bahwa mereka menjamin kebebasan berpendapat, tetapi akan bertindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum.

Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD, dan Wali Kota Palu turun langsung menemui para demonstran.

Mereka melakukan dialog terbuka dan menyatakan siap memfasilitasi aspirasi massa kepada pemerintah pusat. 

Gubernur bahkan menyampaikan harapannya agar unjuk rasa di Palu bisa menjadi contoh penyampaian pendapat secara damai dan tertib di Indonesia.

 Wali Kota Palu menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sementara waktu, sambil menunggu hasil evaluasi yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Aksi ini juga berdampak pada kegiatan pendidikan di Palu. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan bahwa sekolah-sekolah SMA, SMK, dan SLB diliburkan pada hari itu demi keselamatan siswa.

Sejumlah sekolah dasar yang berada di sekitar titik aksi mengalihkan pembelajaran ke metode daring.

Jika situasi dinyatakan kondusif, kegiatan belajar-mengajar akan kembali normal pada 2 September.

Secara keseluruhan, unjuk rasa berjalan kondusif dan tidak dilaporkan adanya kekerasan atau kerusuhan besar.

Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat tampak berupaya menjaga suasana tetap tertib meskipun tensi politik dan sosial cukup tinggi. (*)