Anwar Hafid Pimpin Rapim Evaluasi APBD 2025, Tegaskan Pentingnya PAD dan Disiplin Pengawasan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (3/9/2025). 

Rapat digelar di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng.

Dalam arahannya, Anwar Hafid menekankan pentingnya ketelitian dalam menjalankan program yang sudah direncanakan. 

Ia meminta OPD segera mengevaluasi kegiatan, khususnya paket pekerjaan yang berisiko tidak selesai sebelum akhir tahun anggaran.

Baca juga: Dorong Penguatan Ekonomi Biru, Bupati Banggai: Investor Sudah Ada

“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegas Anwar.

Gubernur juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya harus menjadi fokus utama. 

Mengingat mulai 2026 transfer pusat ke daerah berkurang 30 persen, OPD diwajibkan kreatif membuka akses program ke kementerian.

“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” jelasnya.

Baca juga: Progres Proyek Kolam Renang GOR Kilongan Banggai Senilai Rp14,9 Miliar Terus Bergerak

Anwar mencontohkan keberhasilan peningkatan pajak air permukaan. 

Ia menegaskan pengawasan wajib pajak bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi semua dinas harus berperan.

“Bapenda itu ibarat striker. Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu saya minta semua dinas melakukan pengawasan serius di bidang masing-masing,” ujarnya.

Dalam rapat itu, Anwar juga mengenang pengalamannya pada 2005 saat masih menjabat di daerah. 

Ketika itu, ia dipercaya memegang banyak jabatan sekaligus, termasuk mengoordinasikan proyek pembangunan dan menertibkan kawasan pesisir danau yang puluhan tahun tidak tersentuh.

Baca juga: Gempa 5,0 SR Guncang Parigi Moutong, Sekolah Pulangkan Siswa

“Itu bukti bahwa saya tidak hanya bercerita, tapi benar-benar bekerja di lapangan. Pengalaman itu jadi bekal saya dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah,” katanya.

Ke depan, Anwar Hafid menegaskan pentingnya digitalisasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memperkuat tata kelola pembangunan. 

Ia mencontohkan penggunaan CCTV dan command center sebagai instrumen kontrol publik yang efektif.

“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tutup Gubernur.

Rapim Evaluasi APBD 2025

Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi APBD 2025 adalah pertemuan penting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota.

Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran.

Beberapa hal yang menjadi fokus evaluasi adalah tingkat penyerapan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, serta kualitas penggunaan dana untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam pertemuan ini, Menteri Dalam Negeri memberikan arahan agar APBD 2025 digunakan secara optimal, terutama untuk program prioritas nasional.

Hal-hal yang ditekankan antara lain adalah alokasi anggaran untuk mengendalikan inflasi, mempercepat penurunan stunting, dan menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur. (*)